Monokultur Pengetahuan: Ketika Universitas Dipaksa Tunduk pada Logika Pasar

Dalam beberapa tahun terakhir, isu relevansi perguruan tinggi dengan pasar kerja terus digaungkan dalam kebijakan pendidikan nasional. Perguruan tinggi diminta menyesuaikan diri dengan kebutuhan industri dengan dalih mengurangi pengangguran terdidik dan meningkatkan daya saing ekonomi. Pada mulanya, wacana ini hadir sebagai dorongan normatif saja, agar pendidikan tidak sepenuhnya terlepas dari realitas sosial-ekonomi.

Namun beberapa hari lalu, narasi itu memasuki fase yang lebih tegas dan problematis. Rencana Kemendiktisaintek untuk menutup program studi yang dinilai tidak relevan dengan kebutuhan pasar kerja menandai perubahan penting. Relevansi bukan lagi sekadar imbauan, melainkan juga dasar tindakan administratif. Sejak titik ini, relasi antara pendidikan tinggi dan industri tidak lagi setara, tetapi hierarkis. Universitas tidak diajak berdialog, tetapi diarahkan untuk tunduk.

Ketika Pendidikan Direduksi Jadi Instrumen Ekonomi

Dalam kerangka kebijakan semacam ini, pendidikan tinggi cenderung dipahami sebagai instrumen ekonomi. Nilai sebuah program studi diukur terutama dari kemampuannya menghasilkan lulusan yang cepat terserap pasar kerja. Akibatnya, fungsi pendidikan sebagai proses pengembangan nalar kritis, kesadaran sosial, dan pembentukan manusia seutuhnya menjadi semakin menyempit.

Mahasiswa didorong berpikir pragmatis sejak awal. Pilihan studi dipersempit pada pertimbangan aman secara ekonomi, bukan pada minat, panggilan intelektual, atau kebutuhan masyarakat yang lebih luas. Pertanyaan tentang sejarah, kebudayaan, etika, keadilan sosial, dan makna hidup dianggap kurang relevan karena tidak berdampak langsung pada produktivitas.

Pada titik ini, pendidikan tidak lagi memanusiakan manusia, tetapi menginstrumentalisasi manusia. Mahasiswa dilihat sebagai sumber daya yang harus disesuaikan dengan kebutuhan pasar, bukan sebagai subjek yang sedang tumbuh dan belajar memahami dunia.

Menyempitnya Cara Berpikir Bangsa

Kecenderungan ini melahirkan apa yang dapat disebut sebagai monokultur pengetahuan, situasi ketika hanya satu jenis pengetahuan yang dianggap sah dan layak dipertahankan—pengetahuan yang segera dapat dikonversi menjadi nilai ekonomi. Disiplin-disiplin reflektif seperti filsafat, sejarah, antropologi, seni, pendidikan keguruan, dan kajian budaya mudah dipinggirkan karena tidak menghasilkan manfaat ekonomi jangka pendek.

Padahal, disiplin inilah yang membentuk kemampuan berpikir kritis, memahami konteks sosial, serta merawat ingatan dan nilai kolektif bangsa. Tanpa ilmu-ilmu tersebut, masyarakat memang bisa menjadi lebih efisien, tetapi sekaligus kehilangan kedalaman.

Analogi ekologis dapat membantu menjelaskan situasi ini. Monokultur pertanian mungkin meningkatkan hasil dalam jangka pendek, tetapi bisa juga melemahkan daya tahan ekosistem. Begitu pula monokultur pengetahuan, tampak efisien, tetapi rapuh. Ketika krisis sosial, moral, atau kemanusiaan datang, masyarakat kekurangan perangkat intelektual untuk memahaminya secara utuh.

Universitas, Dosen, dan Mahasiswa

Rencana penutupan program studi bukan hanya soal efisiensi kelembagaan, melainkan juga menyentuh fondasi pendidikan tinggi. Secara konstitusional, pendidikan bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa, bukan sekadar memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Ketika keberlangsungan ilmu ditentukan oleh selera industri yang fluktuatif, universitas kehilangan otonomi dan mandat publiknya.

Bagi dosen, kebijakan ini berisiko memutus tradisi keilmuan jangka panjang. Penelitian dan pengajaran diarahkan bukan pada pencarian kebenaran dan pemahaman masyarakat, melainkan pada topik-topik yang dinilai laku. Regenerasi ilmuwan kritis pun terhambat.

Sementara itu, mahasiswa belajar di bawah tekanan yang semakin besar. Mereka dipaksa menegosiasikan minat intelektual dengan ketakutan ekonomi. Negara secara tidak langsung mendorong generasi muda meninggalkan bidang yang dianggap tidak relevan, meskipun bidang-bidang tersebut sangat penting bagi kesinambungan berpikir bangsa.

Konsep link and match yang sering diagungkan akhirnya memperlihatkan keterbatasannya. Pendidikan ditempatkan sebagai pengikut, bukan sebagai pengarah atau pengkritik. Universitas kehilangan perannya sebagai kekuatan transformasi sosial dan direduksi menjadi perpanjangan fungsi pasar kerja atau menjadi tangan-tangan korporasi.

Menjaga Keanekaragaman Ilmu

Pendidikan yang relevan bukanlah pendidikan yang sepenuhnya tunduk pada pasar, melainkan pendidikan yang mampu membaca kompleksitas zaman. Tantangan masyarakat hari ini bukan hanya ekonomi, melainkan juga krisis moral, krisis sosial, krisis ekologis, dan krisis kebermaknaan.

Menutup program studi atas nama relevansi mungkin terlihat pragmatis dalam jangka pendek. Namun dalam jangka panjang, kebijakan ini mengorbankan keanekaragaman cara berpikir. Ketika hanya satu jenis pengetahuan dibiarkan tumbuh, yang dipertaruhkan bukan sekadar kurikulum atau anggaran, melainkan juga masa depan kemanusiaan itu sendiri.