MPR Dorong Penguatan Mitigasi Hadapi Kemarau Panjang 2026

Wakil Ketua MPR RI Lestari Moerdijat menekankan pentingnya penguatan mitigasi dan koordinasi lintas sektor guna menghadapi potensi dampak kemarau panjang di Indonesia pada Rabu (15/4/2026). Langkah antisipasi ini merujuk pada peringatan dini mengenai fenomena cuaca ekstrem yang diperkirakan melanda Tanah Air sepanjang tahun ini.

Dilansir dari Detikcom, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim kemarau 2026 akan tiba lebih awal pada periode April hingga Juni. Fenomena ini diperkuat dengan kehadiran El Nino yang diproyeksikan membuat musim kering berlangsung lebih lama dan lebih panas dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.

Data BMKG menunjukkan sekitar 64,5% wilayah di Indonesia akan mengalami curah hujan di bawah normal. Adapun puncak musim kemarau tahun ini diperkirakan terjadi pada bulan Agustus hingga September 2026.

"Ada atau tidaknya El Nino, kita harus tetap bersiap menyikapi dampak perkiraan kemarau panjang yang disampaikan BMKG. Dampak musim kemarau seperti kekeringan, kebakaran hutan dan lahan, serta gagal panen harus dicegah sejak dini," kata Lestari Moerdijat, Wakil Ketua MPR RI.

Lestari mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk memanfaatkan data cuaca dalam menyiapkan fasilitas serta skema mitigasi yang tepat. Pemahaman masyarakat mengenai fenomena cuaca juga perlu ditingkatkan agar tidak terjadi salah kaprah dalam menyikapi situasi di lapangan.

Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachri Radjab, menjelaskan bahwa intensitas kemarau 2026 diprediksi lebih kering dari rata-rata selama 30 tahun terakhir. El Nino berskala lemah hingga moderat diperkirakan muncul pada semester kedua 2026 dengan peluang mencapai 70% sampai 90%.

Pemerintah melalui Kementerian Kehutanan telah memasukkan antisipasi dampak kekeringan ini ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Fokus utama sektor kehutanan terletak pada rehabilitasi lahan serta pengelolaan daerah aliran sungai (DAS) yang mencakup 10% wilayah Indonesia.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) turut menyiapkan langkah teknis melalui koordinasi dengan pemerintah daerah. Direktur Penanganan Darurat Wilayah I BNPB, Agus Riyanto, menyatakan pihaknya akan memperkuat kesiapsiagaan kebakaran hutan dan melakukan modifikasi cuaca jika diperlukan.

Namun, peneliti kebencanaan dari Universitas Islam Internasional Indonesia, Sofyan Ansori, mengingatkan adanya tantangan dalam pengawasan dini kebakaran hutan. Ia menilai kondisi ekonomi masyarakat saat ini dapat memengaruhi partisipasi relawan dalam menjaga area hutan selama musim kemarau berlangsung.