MPR RI Nonaktifkan Dewan Juri dan MC LCC Empat Pilar di Kalbar, Akan Evaluasi

MPR RI melalui Sekretariat Jenderal MPR RI menyampaikan permohonan maaf atas polemik pelaksanaan Lomba Cerdas Cermat (LCC) Empat Pilar MPR RI 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat.

Polemik tersebut berkaitan dengan penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba yang ramai menjadi perbincangan di media sosial. Publik menyorot juri yang malah menyalahkan jawaban benar dari SMAN 1 Pontianak pada lomba yang digelar pada 9 Mei 2026 lalu.

Kedua juri yang memberikan penilaian dalam lomba tersebut adalah Dyastasita Widya Budi dan Kepala Bagian Sekretariat Badan Sosialisasi MPR RI Indri Wahyuni

“Terkait ramainya pemberitaan di media sosial tentang LCC Empat Pilar 2026 tingkat Provinsi Kalimantan Barat, mengenai penilaian jawaban peserta pada salah satu sesi lomba, panitia pelaksana dari Sekretariat Jenderal MPR RI telah menonaktifkan Dewan Juri dan MC pada kegiatan LCC ini,” tulis keterangan MPR RI yang diunggah di akun Instagram resmi, Senin (12/5).

MPR RI menyebut kegiatan pendidikan dan pembinaan generasi muda, termasuk LCC Empat Pilar, harus menjunjung tinggi nilai sportivitas, objektivitas, keadilan, serta semangat pembelajaran yang konstruktif.

Karena itu, MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan.

“MPR RI akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek teknis pelaksanaan lomba, termasuk mekanisme penilaian, sistem verifikasi jawaban peserta, dan tata kelola keberatan dalam perlombaan agar pelaksanaannya ke depan dapat berlangsung semakin baik, transparan, dan akuntabel,” lanjut pernyataan tersebut.

MPR RI juga menyampaikan apresiasi kepada peserta, guru pendamping, panitia daerah, serta masyarakat yang memberikan perhatian terhadap pendidikan kebangsaan dan pelaksanaan LCC Empat Pilar.

“Masukan publik akan menjadi bahan evaluasi penting demi menjaga kualitas kegiatan dan kepercayaan masyarakat terhadap proses pembelajaran kebangsaan yang inklusif, edukatif, dan berintegritas,” tulis MPR RI.