MUI Ajak Masyarakat Hentikan Polemik Pernyataan Jusuf Kalla

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk segera menghentikan polemik terkait potongan video ceramah Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK), pada Senin (20/4/2026). Langkah ini diambil guna menjaga kondusivitas dan persatuan nasional di tengah arus informasi media sosial.

Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI, Zainut Tauhid Sa'adi, menyatakan bahwa rekam jejak JK sebagai tokoh perdamaian harus dipahami secara menyeluruh. Dilansir dari Detikcom, MUI memandang penting adanya pelurusan konteks agar tidak terjadi penyimpangan interpretasi oleh publik.

"MUI meyakini bahwa sebagai tokoh bangsa yang memiliki jasa besar dalam sejarah perdamaian Indonesia, pernyataan Bapak Jusuf Kalla perlu dipahami dalam konteks sejarah yang utuh dan komprehensif, bukan sebagai upaya menghidupkan sentimen negatif. Kami memandang pentingnya pelurusan konteks agar masyarakat tidak terjebak pada interpretasi yang menyimpang dari maksud aslinya," ujar Zainut Tauhid Sa'adi, Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI.

Zainut menekankan bahwa sejarah bangsa merupakan sumber kearifan yang harus diambil hikmahnya oleh semua pihak. Ia juga mendorong penggunaan komunikasi yang menyejukkan di ruang publik demi memperkokoh persatuan.

"Dalam menjaga suasana kebangsaan yang kondusif, MUI mengajak seluruh elemen masyarakat untuk senantiasa mengedepankan diksi yang menyejukkan dan mempersatukan. Kedewasaan kita dalam berbangsa tercermin dari kemampuan kita mengubah setiap dinamika menjadi energi positif yang memperkokoh persatuan nasional, sehingga setiap tutur kata yang muncul di ruang publik menjadi kontribusi nyata bagi perdamaian," kata Zainut Tauhid Sa'adi, Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI.

MUI juga mengingatkan warga agar tidak mudah terprovokasi oleh narasi yang terpecah-pecah di media sosial. Budaya klarifikasi atau tabayun disebut menjadi kunci dalam menyaring setiap informasi yang beredar.

"MUI mengimbau masyarakat luas untuk mengedepankan sikap husnuzan (prasangka baik) dan membudayakan tabayun (klarifikasi) terhadap setiap informasi yang beredar. Di tengah derasnya arus informasi media sosial, kita jangan mudah terprovokasi oleh narasi yang terfragmentasi. Mari kita lihat setiap pernyataan dari kacamata persatuan yang lebih luas," ujar Zainut Tauhid Sa'adi, Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI.

Penegasan mengenai penghentian perdebatan publik ini dinilai krusial karena polemik berkepanjangan dianggap tidak produktif bagi agenda strategis bangsa. MUI berharap semua pihak fokus pada penguatan rajutan kerukunan antarumat beragama.

"MUI mengimbau kepada seluruh pihak utamanya para tokoh masyarakat, agama dan masyarakat luas untuk segera menghentikan polemik ini. Perdebatan yang berlarut-larut di ruang publik dinilai sudah tidak produktif dan justru berisiko mengoyak rajutan kerukunan umat beragama yang telah kita bangun bersama. Mari kita tutup celah adu domba dan kembali fokus pada agenda kebangsaan yang lebih strategis," ucap Zainut Tauhid Sa'adi, Sekretaris Dewan Pertimbangan MUI.

Persoalan ini bermula ketika Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia (GAMKI) melaporkan Jusuf Kalla ke Polda Metro Jaya pada 12 April 2026. Laporan dengan nomor LP/B/2547/IV/2026/SPKT/POLDA METRO JAYA tersebut berkaitan dengan video ceramah JK mengenai istilah 'mati syahid'.

"Kami dari Gerakan Angkatan Muda Kristen Indonesia tadi datang melaporkan Bapak Jusuf Kalla. Kehadiran kami juga mewakili sekitar 19 lembaga Kristen dan organisasi masyarakat," kata Sahat Martin Philip Sinurat, Ketua Umum GAMKI.

Sahat berpendapat bahwa isi ceramah yang viral tersebut telah melukai perasaan umat Kristen. Ia menilai pernyataan JK tidak selaras dengan nilai-nilai ajaran agama tersebut.

Menanggapi hal itu, Jusuf Kalla melakukan klarifikasi dalam konferensi pers di Kebayoran Baru pada Sabtu (18/4). JK menegaskan bahwa materinya di Universitas Gadjah Mada bertujuan mengedukasi masyarakat tentang penyelesaian konflik, bukan menista agama.

"Saya jelaskan tentang apa itu perdamaian. Perdamaian itu adalah akhir daripada konflik. Apa itu konflik? Akhir perdamaian. Kemudian satu-dua menit, bicarakan konflik karena agama. Itulah antara lain Ambon-Poso," kata Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI.

JK menyebutkan bahwa durasi pembicaraan mengenai konflik agama hanya sebagian kecil dari keseluruhan materi ceramahnya. Ia menekankan bahwa fokus pembahasannya adalah pada aspek sosiologis penggunaan sentimen agama dalam konflik.

"Saya tidak bicara tentang dogma agama. Saya bicara kejadian konflik, bagaimana orang menggunakan agama untuk berperang," ujar Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI.

Ia menutup klarifikasinya dengan menyatakan bahwa konflik sering kali diperburuk oleh klaim kebenaran agama yang disalahartikan. JK menegaskan bahwa tidak ada satupun ajaran agama yang melegitimasi tindakan pembunuhan antar sesama manusia.

"Tidak ada ajaran agama yang membenarkan saling membunuh. Itu yang saya sampaikan," ujar Jusuf Kalla, Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI.