Naftali Bennett dan Yair Lapid Gabungkan Partai Lawan Benjamin Netanyahu

Dua mantan Perdana Menteri Israel, Naftali Bennett dan Yair Lapid, mengumumkan penggabungan partai politik mereka menjadi entitas baru bernama Together pada Senin, 27 April 2026. Langkah strategis ini bertujuan untuk menggeser dominasi Benjamin Netanyahu dan partai Likud dalam pemilihan umum mendatang.

Dilansir dari Bloombergtechnoz, partai Together akan berada di bawah kepemimpinan Naftali Bennett. Bennett merupakan tokoh yang sebelumnya dikenal sebagai pendukung pemukim garis keras namun kini telah bergeser ke posisi tengah dalam berbagai isu domestik.

Survei pemilih mingguan menempatkan Bennett sebagai penantang terkuat bagi Netanyahu. Sementara itu, Yair Lapid yang merupakan pemimpin oposisi dari partai Yesh Atid, membawa basis massa sekuler dari wilayah Tel Aviv ke dalam koalisi baru ini.

Kedua tokoh ini sebelumnya pernah membentuk koalisi besar untuk menggulingkan Netanyahu pada tahun 2021. Namun, pemerintahan tersebut hanya bertahan selama satu tahun sebelum akhirnya kalah kembali dari Netanyahu pada tahun 2022.

"langkah pertama dalam proses penyembuhan Negara Israel: penggabungan partai Yesh Atid dan partai Bennett 2026 menjadi partai bersatu yang dipimpin oleh mantan Perdana Menteri Naftali Bennett." ujar Bennett dan Lapid dalam pernyataan bersama.

Penggabungan ini menghilangkan sistem kepemimpinan bergilir yang sebelumnya pernah mereka terapkan. Fokus utama partai Together adalah menyatukan blok reformasi untuk memenangkan kursi mayoritas di parlemen.

"Langkah ini menyatukan 'blok reformasi,' mengakhiri perselisihan internal, dan memungkinkan semua upaya diinvestasikan untuk meraih kemenangan yang menentukan dalam pemilihan mendatang dan memimpin Israel menuju reformasi yang diperlukan," kata pernyataan tersebut.

Jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa blok oposisi, di luar partai warga Arab Israel, berpotensi meraih 60 hingga 61 kursi dari total 120 kursi di Knesset. Jumlah ini dinilai cukup untuk membentuk pemerintahan baru tanpa melibatkan partai-partai religius ultra-ortodoks.

Netanyahu saat ini memimpin pemerintahan paling kanan dalam sejarah Israel dan sedang menghadapi tekanan terkait isu wajib militer bagi warga ultra-ortodoks. Mahkamah Agung telah memutuskan kelompok tersebut wajib bertugas, namun anggota koalisi Netanyahu mengancam akan mundur jika kebijakan itu disahkan.

Selain masalah domestik, Israel masih terlibat dalam konflik panjang di Gaza serta ketegangan militer dengan Iran dan Hizbullah di Lebanon. Netanyahu diperkirakan akan tetap mengandalkan kedekatannya dengan Donald Trump sebagai modal kampanye untuk menghadapi tantangan dari partai Together.