OJK Koordinasikan Persiapan Kawasan Ekonomi Khusus Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memulai koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian guna mempersiapkan pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor keuangan di Jakarta, Kamis (7/5/2026). Langkah strategis ini bertujuan mematangkan kerangka aturan dan konsep pusat keuangan tersebut.

Dilansir dari Bloombergtechnoz, Ketua Dewan Komisioner OJK, Friderica Widyasari Dewi, menjelaskan bahwa fokus utama lembaganya saat ini adalah mengidentifikasi kebutuhan regulasi yang diperlukan dalam proyek tersebut. Pertemuan awal ini menjadi fondasi bagi pembentukan kebijakan yang lebih detail di masa mendatang.

"Kami juga telah berkoordinasi dengan Kementerian Koordinator Perekonomian untuk persiapan financial center. Ini utama dari sisi OJK, apa saja yang harus dipersiapkan," ungkap Friderica Widyasari Dewi, Ketua Dewan Komisioner OJK.

Friderica menekankan pentingnya keselarasan visi antara kedua instansi sebelum melangkah ke tahap implementasi teknis. Pembangunan pusat keuangan ini diharapkan mampu memperluas jenis layanan inovasi keuangan di tanah air secara terintegrasi.

"Kami tentu harus koordinasi dulu bentuknya [financial center] akan seperti. Kemarin baru primary discuss, kemudian konsep, kerangka aturan sehingga pada saatnya akan jadi satu kesatuan kita koordinasi dengan baik," tambah Friderica Widyasari Dewi.

Inisiatif ini dipandang sebagai instrumen penting untuk memperkuat daya saing ekonomi nasional di kancah internasional. Kehadiran KEK keuangan diproyeksikan dapat menyedot lebih banyak arus modal dari berbagai investor mancanegara.

"Kami sangat dukung, utamanya adalah bagaimana hal ini jadi peningkatan daya tarik untuk aliran investasi global masuk ke Indonesia," ungkap Friderica Widyasari Dewi.

OJK juga telah mulai memperluas cakupan produk keuangan di dalam negeri untuk mendukung ekosistem ini. Beberapa instrumen investasi seperti emas batangan dan Exchange Traded Fund (ETF) Emas menjadi bagian dari diversifikasi layanan tersebut.

"Kami juga sudah perluas saat ini, seperti bullion, kemudian ETF Emas (Exchange Traded Fund Emas). Ini di negara sudah lebih awal," jelas Friderica Widyasari Dewi.

Di sisi lain, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) tengah melirik Provinsi Bali sebagai lokasi potensial pembangunan financial center ini. Rencana tersebut akan dibahas lebih mendalam setelah adanya arahan langsung dari pihak kepresidenan.

"Karena kami juga nanti akan dipanggil Bapak Presiden, membicarakan untuk pendirian dari Indonesia Financial Center yang rencananya akan kami lihat lokasi-lokasinya. Kemarin di Bali lokasinya. Dan hal-hal apa saja yang perlu dilakukan, baik itu dari segi regulasinya, dari segi hukumnya, dari segi insentifnya dan yang lain-lain, itu pembahasannya seperti itu," jelas Rosan Roeslani, CEO Danantara.

Pihak Danantara mengakui bahwa sinkronisasi dengan OJK menjadi pekerjaan rumah yang mendesak untuk diselesaikan. Hal ini mencakup penyesuaian aturan agar lingkungan bisnis di kawasan tersebut kompetitif dan menarik bagi pihak luar.

"Dan kurang lebih pekerjaan rumahnya apa saja yang kita mesti tindak lanjut, termasuk juga dari segi OJK-nya dan yang lain-lain, hanya seperti itu, sih," tambah Rosan Roeslani.

Sebagai langkah awal pengembangan, pemerintah akan melakukan studi banding dengan pusat keuangan ternama di dunia. Beberapa negara di Timur Tengah dan Asia Tenggara menjadi rujukan utama dalam perancangan konsep Indonesia Financial Center ini.

"Nah, makanya tadi kami baru bicara, kan, baru meeting kita yang pertama. Nanti dari kami juga akan melihat perbandingan dengan financial center yang di Dubai, yang ada di Abu Dhabi, yang ada di Singapura, dan yang lain-lain," jelas Rosan Roeslani.