2 jam yang lalu
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Tengah, kini menghadapi tantangan pada tahap operasional. Terutama terkait ketersediaan modal, jaringan internet, dan lahan.
“Kami menilai pada tahap pembentukan koperasi tidak terdapat kendala berarti, namun tantangan mulai muncul ketika memasuki tahap operasionalisasi,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalteng, Rahmawati, Selasa (21/4/2026).
Dia menjelaskan. Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah keterbatasan modal, mengingat jumlah koperasi yang cukup besar dan tersebar di wilayah dengan kondisi geografis yang berjauhan.
“Keterbatasan modal menjadi kendala utama, terlebih koperasi tersebar di berbagai wilayah yang memiliki akses berbeda-beda,” ujarnya.
Selain itu, koperasi telah menerapkan sistem digital melalui aplikasi Simkopdes guna mendukung pengelolaan dan pelaporan usaha secara berkala.
“Pengurus koperasi diwajibkan melakukan pelaporan secara rutin melalui sistem, meliputi omzet, modal awal, pengeluaran, pendapatan, serta aktivitas unit usaha,” jelasnya.
Namun demikian. Penerapan sistem tersebut belum berjalan optimal, khususnya di wilayah yang belum memiliki akses jaringan internet yang memadai.
“Apabila koperasi berada di wilayah yang belum terjangkau jaringan, maka proses pelaporan tidak dapat dilakukan secara cepat dan optimal,” ungkap Rahmawati.
Kendala lainnya adalah keterbatasan ketersediaan lahan untuk pembangunan gerai koperasi sebagai pusat aktivitas usaha di tingkat desa dan kelurahan.
“Tidak seluruh desa atau kelurahan memiliki aset lahan yang memenuhi kriteria, padahal lokasi yang dibutuhkan harus strategis serta didukung oleh akses listrik, air, dan jaringan internet,” pungkasnya. (adr)
PALANGKA RAYA, PROKALTENG.CO – Ribuan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Kalimantan Tengah, kini menghadapi tantangan pada tahap operasional. Terutama terkait ketersediaan modal, jaringan internet, dan lahan.
“Kami menilai pada tahap pembentukan koperasi tidak terdapat kendala berarti, namun tantangan mulai muncul ketika memasuki tahap operasionalisasi,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kalteng, Rahmawati, Selasa (21/4/2026).
Dia menjelaskan. Salah satu persoalan utama yang dihadapi adalah keterbatasan modal, mengingat jumlah koperasi yang cukup besar dan tersebar di wilayah dengan kondisi geografis yang berjauhan.
“Keterbatasan modal menjadi kendala utama, terlebih koperasi tersebar di berbagai wilayah yang memiliki akses berbeda-beda,” ujarnya.
Selain itu, koperasi telah menerapkan sistem digital melalui aplikasi Simkopdes guna mendukung pengelolaan dan pelaporan usaha secara berkala.
“Pengurus koperasi diwajibkan melakukan pelaporan secara rutin melalui sistem, meliputi omzet, modal awal, pengeluaran, pendapatan, serta aktivitas unit usaha,” jelasnya.
Namun demikian. Penerapan sistem tersebut belum berjalan optimal, khususnya di wilayah yang belum memiliki akses jaringan internet yang memadai.
“Apabila koperasi berada di wilayah yang belum terjangkau jaringan, maka proses pelaporan tidak dapat dilakukan secara cepat dan optimal,” ungkap Rahmawati.
Kendala lainnya adalah keterbatasan ketersediaan lahan untuk pembangunan gerai koperasi sebagai pusat aktivitas usaha di tingkat desa dan kelurahan.
“Tidak seluruh desa atau kelurahan memiliki aset lahan yang memenuhi kriteria, padahal lokasi yang dibutuhkan harus strategis serta didukung oleh akses listrik, air, dan jaringan internet,” pungkasnya. (adr)
English (US) · 
Indonesian (ID) ·