Hari Kartini, Menteri Arifah: Banyak tantangan capai kesetaraan gender

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi mengatakan bahwa dalam peringatan Hari Kartini tahun 2026, masih banyak tantangan untuk mencapai kesetaraan gender.

"Berbagai tantangan menuju kesetaraan gender masih terus kita hadapi. Dalam konteks hari ini, tantangan tersebut hadir dalam berbagai bentuk ketimpangan akses, partisipasi, kontrol dalam proses pelaksanaan pembangunan, dan mendapatkan manfaat yang didapat perempuan dari hasil pembangunan," kata Menteri PPPA Arifah Fauzi di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, capaian dalam Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) sebagai dua indikator keberhasilan pengarusutamaan gender di Indonesia mengonfirmasi hal ini.

Baca juga: Hari Kartini, perempuan diajak berkarya dan perjuangkan kesetaraan

Berdasarkan data BPS, angka IPG pada tahun 2024 tercatat sebesar 91,85, menunjukkan bahwa capaian pembangunan perempuan relatif menunjukkan tren yang meningkat setiap tahun walaupun persentase peningkatannya berjalan lambat dalam satu dekade terakhir.

"Perempuan Indonesia masih mempunyai persoalan dalam akses terhadap ekonomi, pendidikan dan kesehatan," kata Arifah Fauzi.

Sementara itu, Indeks Ketimpangan Gender (IKG) pada tahun 2024 berada pada angka 0,421.

Meskipun mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, angka ini tetap menunjukkan adanya ketimpangan dalam aspek kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi perempuan.

Perempuan yang melahirkan tidak difasilitas kesehatan mencapai 24,8 persen, serta proporsi perempuan yang melahirkan pertama kali di usia kurang dari 20 tahun yang masih terjadi.

Sementara di bidang ketenagakerjaan, tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan juga lebih rendah dibandingkan laki-laki, yaitu sekitar 56,42 persen, dibandingkan laki-laki sebesar 84,66 persen.

Di bidang politik, keterwakilan perempuan di parlemen berada pada kisaran 15 persen pada DPRD tingkat kabupaten/kota, 15 persen pada DPRD provinsi, dan 22 persen pada posisi di DPR RI.

Selain itu, berbagai indikator lain menunjukkan bahwa ruang pemberdayaan perempuan perlu terus diperluas. Terlebih apabila dilihat dari sebaran wilayah, terdapat kesenjangan antar-provinsi.

Baca juga: Wamen Ekraf: Perempuan harus berani bermimpi dan mewujudkannya

Baca juga: KPPPA: Perempuan harus bisa berpartisipasi setara dalam pembangunan

Tercatat, sebanyak 13 provinsi berada pada kategori IPG rendah, yang menunjukkan adanya ketimpangan gender yang cukup signifikan dan perlu menjadi perhatian bersama.

"Sehingga, negara harus terus hadir dan berupaya memperkuat pemberdayaan perempuan melalui arah kebijakan pembangunan nasional," kata Menteri Arifatul Choiri Fauzi.

Menurut dia, upaya memperkuat pemberdayaan perempuan seiring dengan Asta Cita ke-4 yang memuat komitmen untuk memperkuat pembangunan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.