ORI dan MBPH Muhammadiyah sepakat bentuk program Sahabat Ombudsman

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Ombudsman RI (ORI) bersama Mahasiswa Berdampak Praktik Hukum (MBPH) dari Majelis Hukum dan Hak Asasi Manusia Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MHH PP Muhammadiyah) sepakat untuk membentuk program Sahabat Ombudsman.

Saat menerima kunjungan studi lapangan peserta MBPH di Jakarta, Kamis (23/4), anggota Ombudsman RI Maneger Nasution mengharapkan program tersebut menjadi wadah partisipasi aktif mahasiswa dalam mengawal kualitas pelayanan publik sekaligus meningkatkan literasi masyarakat terhadap fungsi dan kewenangan Ombudsman RI.

"Pertemuan ini menghasilkan kesepahaman untuk mengembangkan kerja sama yang lebih konkret, khususnya melalui inisiatif Sahabat Ombudsman yang melibatkan mahasiswa," ujar Manejer, seperti dikutip dari keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Senin.

Maka dari itu, ia menyampaikan apresiasi atas kunjungan MBPH dan menekankan pentingnya sinergi antara lembaga negara dan organisasi masyarakat sipil, termasuk perguruan tinggi, dalam membangun budaya pelayanan publik yang berintegritas.

Menurut dia, kolaborasi bersama MBPH menjadi langkah penting dalam memperluas jangkauan edukasi dan pengawasan pelayanan publik.

Baca juga: Pakar sebut Ombudsman RI memerlukan dewan pengawas

Dia pun berharap kunjungan tersebut menjadi awal dari kerja sama berkelanjutan dalam mendorong perbaikan kualitas pelayanan publik di Indonesia melalui keterlibatan aktif generasi muda dan institusi pendidikan.

Sahabat Ombudsman merupakan program partisipasi masyarakat yang dibentuk Ombudsman RI untuk menjadi "mata dan telinga" lembaga dalam mengawasi pelayanan publik.

Relawan nantinya bertugas mendeteksi, melaporkan dugaan malaadministrasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-hak mereka atas layanan publik yang baik.

Selain pembentukan dan penguatan program Sahabat Ombudsman bersama mahasiswa dengan MBPH, dalam pertemuan tersebut dibahas pula berbagai peluang kerja sama strategis lainnya.

Kunjungan turut dihadiri oleh mahasiswa magang yang tergabung dalam Majelis Hukum dan HAM, di antaranya berasal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) dan Universitas Islam Indonesia (UII).

Kehadiran para mahasiswa menjadi bagian strategis dalam upaya penguatan pemahaman generasi muda terhadap berbagai isu pelayanan publik dan pengawasan penyelenggaraan negara.

Baca juga: Ombudsman perkuat pengawasan transisi tata kelola haji 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.