Pasar Energi Global Berpotensi Hadapi Tatanan Baru

KOMPAS.com – Pasar energi global berpotensi menghadapi tatanan baru setelah perang Iran. Meski konflik mereda dan kesepakatan antara Amerika Serikat dan Iran tercapai, ekspor minyak melalui Selat Hormuz diperkirakan tidak akan kembali ke tingkat sebelum perang.

Pelaku industri pelayaran menilai risiko geopolitik di kawasan Teluk Persia akan tetap membayangi aktivitas pengiriman energi.

Pemilik kapal kini harus mempertimbangkan kemungkinan konflik kembali pecah sewaktu-waktu, sekaligus risiko beroperasi di jalur pelayaran yang semakin dipengaruhi Iran.

Kekhawatiran tersebut muncul karena Iran dinilai telah memperkuat pengaruhnya atas Selat Hormuz, jalur strategis yang selama ini menjadi urat nadi perdagangan energi dunia.

Dikutip dari CNBC, Minggu (31/5/2026), penasihat senior energi dan keamanan nasional era Presiden Joe Biden, Amos Hochstein, mengatakan banyak pemimpin di Timur Tengah meyakini Iran kini memiliki kendali efektif atas selat tersebut.

“Terlepas dari apa pun yang terjadi, Iran akan mengendalikan Selat Hormuz untuk masa mendatang. Bahkan isi kesepakatan pun tidak terlalu berpengaruh karena semua pihak di kawasan meyakini hal itu,” ujar Hochstein.

Arus kapal tanker diperkirakan menurun

Kepala Strategi Komoditas Global RBC Capital Markets, Helima Croft, menilai volume lalu lintas kapal tanker sebelum perang kemungkinan menjadi titik tertinggi yang sulit dicapai kembali dalam waktu dekat.

Menurut dia, setiap penyelesaian konflik yang tetap memberi Iran kendali operasional dan pengaruh besar atas Selat Hormuz akan berdampak pada penurunan arus kapal di jalur tersebut.

Sementara itu, Pemimpin Redaksi Lloyd's List Richard Meade memperkirakan lalu lintas kapal hanya akan pulih ke kisaran 60-70 persen dari level sebelum perang.

Dalam skenario tersebut, kapal-kapal yang berafiliasi dengan China diperkirakan dapat berlayar lebih leluasa, sedangkan kapal-kapal Barat kemungkinan harus mengandalkan kesepakatan bilateral dengan Iran untuk mendapatkan akses.

Meade menilai kondisi tersebut tidak serta-merta memicu resesi global, tetapi dapat menciptakan situasi yang lebih kompleks.

Menurut dia, Selat Hormuz berpotensi menjadi jalur pelayaran yang terbelah secara permanen, di mana akses ditentukan oleh hubungan politik, bukan lagi prinsip kebebasan navigasi.

Belajar dari krisis Laut Merah

Pengalaman di Laut Merah menunjukkan bahwa gangguan terhadap jalur pelayaran strategis dapat berlangsung jauh lebih lama dari perkiraan awal.

Serangan kelompok Houthi yang didukung Iran terhadap kapal-kapal komersial sejak November 2023 menyebabkan lalu lintas kapal di Selat Bab el-Mandeb anjlok lebih dari 50 persen, dari sekitar 75 kapal per hari menjadi hanya 31 kapal pada Januari 2024.

Meski serangan Houthi telah berhenti sejak akhir tahun lalu, arus kapal di kawasan tersebut hingga kini belum kembali ke level normal sebelum krisis.

Analis risiko maritim Lloyd's List, Tomer Raanan, mengatakan krisis Laut Merah membuktikan bahwa kelompok bersenjata tidak membutuhkan armada laut besar untuk mengganggu jalur perdagangan global.

Kepala Risiko Timur Tengah S&P Global Market Intelligence, Jack Kennedy, menambahkan bahwa penghentian serangan saja tidak cukup untuk memulihkan kepercayaan operator kapal.

Hal serupa berpotensi terjadi di Selat Hormuz. Bahkan jika Iran membuka kembali jalur pelayaran tanpa syarat, pemulihan lalu lintas kapal diperkirakan berlangsung lambat.

Selain persoalan keamanan, operator kapal juga harus mempertimbangkan risiko keberadaan ranjau laut dan kemungkinan konflik kembali meletus apabila persoalan program nuklir serta rudal balistik Iran belum menemukan penyelesaian permanen.

Kennedy menilai perusahaan pelayaran akan menghitung secara cermat risiko kapal mereka terjebak di satu sisi Selat Hormuz selama berbulan-bulan apabila perang kembali pecah.

Sulit digantikan jalur lain

Meski sama-sama merupakan jalur pelayaran strategis, Selat Hormuz memiliki karakteristik berbeda dibanding Laut Merah.

Jika kapal yang melewati Laut Merah masih dapat mengalihkan rute melalui Tanjung Harapan di Afrika Selatan, Selat Hormuz hampir tidak memiliki alternatif yang setara.

Sebelum perang, sekitar 20 persen pasokan minyak dan gas alam cair (LNG) dunia melintasi selat tersebut.

Arab Saudi dan Uni Emirat Arab memang telah memanfaatkan jaringan pipa untuk mengalihkan sebagian ekspor minyak menuju Laut Merah dan Teluk Oman. Namun kapasitas infrastruktur tersebut belum mampu sepenuhnya menggantikan peran Selat Hormuz.

“Sebagian dapat dialihkan melalui pipa, tetapi tidak semuanya. Bukan hanya minyak yang bergantung pada Hormuz,” kata Raanan.

Selain minyak dan LNG, jalur tersebut juga menjadi rute penting bagi perdagangan pupuk dan berbagai komoditas lainnya.

Karena minimnya alternatif, perusahaan pelayaran diperkirakan akan lebih memilih beradaptasi dengan kondisi baru di Selat Hormuz dibanding menghindarinya sepenuhnya.

Negara Teluk cari jalur baru

Meski demikian, negara-negara Teluk mulai mempercepat pembangunan infrastruktur untuk mengurangi ketergantungan terhadap Selat Hormuz.

Uni Emirat Arab, misalnya, tengah mempercepat pembangunan pipa kedua yang dirancang untuk menghindari jalur tersebut dan ditargetkan mulai beroperasi pada 2027.

Menteri Energi AS Chris Wright menilai pentingnya Selat Hormuz bagi pasar energi global akan berangsur menurun seiring pembangunan jaringan pipa baru di kawasan Teluk.

Menurut dia, blokade yang pernah dilakukan Iran menjadi peringatan bagi negara-negara produsen energi untuk mencari jalur ekspor alternatif.

“Kita akan melihat berkurangnya pentingnya Selat Hormuz, tetapi bukan berkurangnya peran negara-negara tersebut sebagai produsen dan pemasok energi dunia,” ujar Wright.