PDIP Minta Fraksi Kritisi Bupati Malang: Kurang Elok, Jaga Meritokrasi

Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menanggapi pelantikan anak Bupati Malang sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH). Hasto menilai langkah tersebut perlu dikritisi karena berpotensi mencederai prinsip meritokrasi dalam birokrasi.

Hal itu disampaikan Hasto saat jumpa pers usai menghadiri peringatan ke-71 Konferensi Asia Afrika di Sekolah Partai DPP PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Sabtu (18/4).

“Kami telah mendapat informasi seperti itu, Fraksi PDI Perjuangan kami minta untuk mengkritisi hal tersebut. Karena bagaimanapun juga sistem meritokrasi itu harus dibangun,” ujar Hasto kepada wartawan, Sabtu (18/4).

Ia menegaskan, dalam tata kelola pemerintahan, penempatan jabatan harus didasarkan pada kompetensi, bukan faktor kedekatan personal atau keluarga.

“Kita nggak bisa mengedepankan hal-hal yang di luar meritokrasi tersebut,” tegasnya.

Meski demikian, Hasto juga mengakui bahwa pendidikan politik bisa dimulai dari lingkungan keluarga. Namun, ia mengingatkan agar hal tersebut tidak berujung pada praktik yang dianggap tidak adil di mata publik.

“Tetapi prinsipnya jangan sampai ada praktik-praktik yang tidak adil. Itu yang dikritisi oleh PDI Perjuangan. Jadi kalau orang Jawa bilang ‘kurang elok’. Bapaknya bupati, anaknya kepala dinas,” lanjutnya.

Lebih jauh, Hasto menekankan bahwa kritik merupakan bagian penting dalam demokrasi dan harus diterima sebagai bentuk kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.

Sebelumnya, Bupati Malang Sanusi melantik 447 pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang pada Senin (13/4). Salah satu yang dilantik adalah anaknya sendiri, Ahmad Zulfikar Nurahman sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH).

Pelantikan tersebut digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Dari ratusan pejabat yang dilantik, tiga di antaranya mengisi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP), yakni Indra Gunawan sebagai Kepala Satpol PP, Ahmad Zulfikar Nurahman sebagai Kadis LH, serta Asri Lutifatun Nisa sebagai Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Sanusi yang juga kader PDIP menyatakan bahwa mutasi dan rotasi jabatan tersebut merupakan bagian dari sistem meritokrasi yang mempertimbangkan kompetensi, kinerja, dan integritas aparatur sipil negara.

“Saya tekankan agar saudara yang baru dilantik memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Sanusi.