Pembajakan Kapal Somalia Bangkit Kembali di Tengah Krisis Timur Tengah

Dunia pelayaran menghadapi tantangan berat setelah Selat Hormuz nyaris tertutup dan ancaman serangan di Laut Merah terus membayangi jalur komersial. Kondisi ini memicu krisis baru berupa kebangkitan aksi pembajakan di lepas pantai Somalia yang kini kembali memanas.

Dilansir dari Detikcom, lonjakan konflik antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran menyebabkan sekitar separuh kapal tujuan Eropa menghindari Terusan Suez. Banyak perusahaan pelayaran memilih rute memutar melalui Afrika bagian selatan untuk menjauhi ancaman kelompok Houthi.

Pengalihan jalur ini memaksa kapal melintasi pesisir Somalia, perairan yang dahulu dikenal sebagai sarang perompak dengan puncak aktivitas pada 2011. Dalam tiga pekan terakhir saja, tercatat tiga kapal telah dibajak di wilayah lepas pantai Somalia dan Yaman.

Hingga 8 Mei 2026, terdapat tiga kapal komersial yang dilaporkan masih berada di bawah kekuasaan para perompak. Peneliti menyebut kelompok kejahatan terorganisasi Somalia memanfaatkan pengalihan fokus patroli internasional ke Laut Merah.

Berikut adalah rincian kapal yang masih dikuasai pembajak:

Tim Walker, peneliti senior di Institute for Security Studies, menyatakan bahwa perompak kini melihat daya tangkal yang semakin lemah di sepanjang 3.300 kilometer garis pantai Somalia. Kelompok-kelompok ini diorganisasi oleh gembong pembajakan untuk mendapatkan uang tebusan.

"Sebagian kelompok, yang diorganisasi oleh ... para gembong pembajakan, kini berupaya merebut kapal-kapal dan menahan mereka demi uang tebusan, bersama para awak di dalamnya — kadang-kadang menuntut tebusan yang sangat tinggi demi pemulangan mereka dengan selamat," ujar Walker.

Metode Operasi dan Penggunaan Kapal Induk

Kelompok perompak yang berbasis di wilayah Puntland dilaporkan memiliki sumber daya melimpah untuk melancarkan aksinya. Mereka merebut kapal tradisional besar atau dhow, lalu mengalihfungsikannya menjadi kapal induk untuk memperluas jangkauan serangan di laut lepas.

Troels Burchall Henningsen dari Institute for Strategy and War Studies menjelaskan bahwa operasi ini membutuhkan investasi besar. Penggunaan dhow besar memungkinkan mereka membawa peralatan navigasi dan senjata untuk menyerbu kapal komersial.

"Sebagian pembajakan terbaru melibatkan dhow besar, yang memerlukan perangkat navigasi, senjata, dan perlengkapan untuk naik ke atas kapal. Ini adalah operasi besar yang membutuhkan investasi," tutur Burchall Henningsen.

Dampak Ekonomi dan Pemotongan Bantuan

Kebangkitan pembajakan ini diprediksi akan meningkatkan biaya logistik global secara signifikan melalui kenaikan premi asuransi dan biaya bahan bakar. Pada krisis tahun 2011, kerugian ekonomi dunia akibat aksi ini mencapai angka 7 miliar dolar Amerika per tahun.

Sasakawa Peace Foundation mencatat bahwa biaya tersebut meliputi operasi militer, perlengkapan keamanan, dan pengawalan bersenjata. Menariknya, hanya sekitar 160 juta dolar Amerika yang sebenarnya dibayarkan sebagai uang tebusan dari total kerugian tersebut.

Di sisi lain, kebijakan Amerika Serikat di bawah pemerintahan Trump saat ini turut memengaruhi situasi keamanan. Penangguhan hampir seluruh bantuan pembangunan non-keamanan untuk komunitas pesisir Somalia dianggap memperlemah jaringan intelijen maritim lokal.

"Ketika sumber daya itu dikurangi, jaringan intelijen dan patroli maritim tidak lagi memiliki kemampuan yang sama untuk beroperasi," kata Burchall Henningsen.

Perusahaan pelayaran kini disarankan untuk menghindari perairan teritorial Somalia. Penggunaan penjaga bersenjata di atas kapal dinilai sebagai langkah paling efektif untuk mencegah keberhasilan serangan pembajak.

"Belum pernah ada pembajakan kapal [di lepas Somalia] yang berhasil terhadap kapal yang dikawal penjaga bersenjata di atasnya," ujar Burchall Henningsen.