Pemerintah Berikan Insentif Fiskal bagi Investasi Padat Karya

Menteri Investasi dan Hilirisasi, Rosan Roeslani, menyatakan kesiapan pemerintah untuk memberikan insentif fiskal kepada sektor investasi padat karya di Jakarta Selatan pada Kamis (23/4/2026). Kebijakan ini bertujuan memprioritaskan proyek yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar sebagai syarat utama pemberian fasilitas negara.

Dilansir dari Detik Finance, pergeseran paradigma pemberian insentif ini kini tidak lagi hanya terpaku pada besaran nilai modal yang ditanamkan. Pemerintah mulai mempertimbangkan dampak sosial ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja sebagai indikator penting dalam penilaian pemberian kemudahan fiskal bagi para investor.

"Jadi parameter kita tidak semata-mata insentif itu kita berikan karena investasi yang besar, tapi kita lihat juga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya. Nah itu juga menjadi hal yang sangat-sangat penting dalam rangka kita memberikan fiscal incentives ke depannya," kata Rosan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Rosan memberikan contoh konkret mengenai proyek pengolahan kelapa di Morowali yang memiliki nilai investasi sebesar US$ 100 juta. Meski angka tersebut relatif lebih kecil dibandingkan proyek hilirisasi lainnya, proyek ini memiliki kontribusi signifikan terhadap pasar kerja lokal.

"Saya mencontohkan investasi kelapa, US$ 100 juta di Morowali yang InsyaAllah hampir selesai ini. Ini investasi yang US$ 100 juta, tapi kita lihat penyerapan tenaga kerjanya mencapai 10 ribu orang. Nah ini dari segi investasi tidak besar, tapi penyerapan tenaga kerjanya sangat tinggi," papar Rosan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Penegasan mengenai perubahan kriteria ini disampaikan Rosan karena sebelumnya proyek dengan skala tersebut seringkali tidak masuk dalam kategori penerima insentif. Saat ini, pemerintah membuka peluang lebar bagi sektor serupa untuk mendapatkan dukungan fiskal guna mendorong pertumbuhan ekonomi inklusif.

"Mungkin dulu tidak mendapatkan insentif, tapi kalau kita lihat seperti ini, mungkin US$ 100 juta ya akhirnya kita bisa potensi memberikan insentif juga. Hal-hal seperti itu, dan kalau kita lihat kembali penyerapan tenaga kerja menjadi hal-hal yang sangat penting yang kita konsiderasi untuk memberikan insentif," ujar Rosan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.

Pemerintah juga berencana untuk menerapkan sistem evaluasi berkala terhadap pemberian fasilitas ini guna memastikan keberlanjutan ekosistem industri. Jika sebuah sektor dinilai sudah mandiri dan ekosistemnya telah terbentuk sempurna, insentif dapat ditinjau ulang atau dialihkan ke sektor lain yang lebih membutuhkan.

"Apabila ekosistemnya sudah terbentuk, sudah berjalan ya tentunya secara bertahap kita akan melihat, mengevaluasi apakah kita masih tetap berikan insentif-insentif itu," tandas Rosan, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM.