Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pangan Zulkifli Hasan menargetkan ‘refocusing’ penerima program Makan Bergizi Gratis (MBG) tuntas dalam satu bulan, salah satunya dengan memetakan sekolah elit yang tidak memerlukan program tersebut.
“Dalam rangka perbaikan, kami perlu refocusing agar penerima manfaat ini tepat. Misalnya, sekolah-sekolah yang elit, ya, memang nggak memerlukan makan bergizi,” ujar Zulhas, sapaan akrab Zulkifli Hasan, dalam konferensi pers Peningkatan Kualitas Layanan MBG dan SPPG Terpencil yang digelar di Kantor Kemenko Pangan, Jakarta, Kamis.
Sementara itu, tutur Zulhas melanjutkan, sekolah-sekolah yang memerlukan MBG justru belum mendapatkan MBG.
Oleh karena itu, dalam waktu satu bulan, Zulhas menyampaikan akan melakukan pemetaan penerima MBG untuk memastikan manfaat dari program tersebut dirasakan oleh masyarakat yang tepat.
“Ini akan ditata lebih lanjut karena kami akan fokus kepada yang terlambat. Ini sangat terlambat di 3T,” ucap Zulhas.
Selain itu, dalam satu bulan ini, Zulhas juga menyampaikan komitmen pemerintah ihwal peningkatan kualitas dapur-dapur MBG.
Pemerintah tidak akan memberi toleransi kepada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang bermasalah dengan standar kebersihan, termasuk kebersihan peralatannya.
“Karena tidak ada toleransi terhadap keamanan pangan ini. Walaupun satu, enggak boleh lagi ada yang keracunan,” kata Zulhas.
Baca juga: Menko Zulhas ungkap dapur MBG di 3T bertambah menjadi 8.617 titik
Baca juga: Menko Zulhas: Jumlah SPPG membengkak 6.877 titik, perlu ditata ulang
Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang mengatakan pihaknya melakukan sejumlah langkah efisiensi anggaran agar pelaksanaan program tidak membebani keuangan negara tanpa mengubah target pemenuhan gizi bagi penerima manfaat.
Langkah pertama yang dilakukan adalah moratorium pembukaan titik dan dapur baru. Hingga saat ini terdapat 27.877 titik dapur operasional berdasarkan virtual account yang akan ditata kembali untuk menilai kesesuaian kapasitas layanan dengan jumlah penerima manfaat di masing-masing wilayah.
BGN, kata dia, juga menghentikan sementara pendaftaran dapur baru sambil melakukan pemetaan kebutuhan di berbagai daerah. Penataan tersebut dilakukan karena sebaran dapur masih terkonsentrasi di Pulau Jawa.
Langkah berikutnya adalah melakukan refocusing penerima manfaat agar intervensi gizi lebih diarahkan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan. Evaluasi dilakukan terhadap jumlah penerima manfaat yang saat ini tercatat sekitar 63 juta orang.
Selain itu, BGN juga akan memperkuat pengawasan kualitas layanan. Pada 2026, fokus program diarahkan pada peningkatan kualitas pelaksanaan, bukan semata-mata mengejar kuantitas. Evaluasi akan dilakukan untuk memastikan dapur yang beroperasi telah memenuhi petunjuk teknis serta memiliki kapasitas layanan yang sesuai.
Nanik mengatakan program MBG merupakan amanah yang harus dijalankan secara baik karena selain bertujuan meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia, program tersebut juga diharapkan dapat menggerakkan perekonomian masyarakat di tingkat bawah.
Baca juga: Menko Muhaimin: Ekosistem MBG mampu menumbuhkan pelaku usaha baru
Baca juga: Menko PM: Perbaikan tata kelola MBG harus mengacu pada DTSEN
Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·