Pemerintah Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis Usai Temukan Berbagai Masalah

Pemerintah mengakui adanya kendala serius dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ditemukan indikasi jual beli titik hingga pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Berbagai persoalan dalam kebijakan prioritas Presiden Prabowo Subianto ini dibahas dalam rapat koordinasi di Gedung Kemenko Pangan pada Kamis (11/6/2026).

Seperti dilansir dari Money, tata kelola manajemen Badan Gizi Nasional (BGN) kini dirombak untuk mengatasi masalah tersebut. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa program ini sebenarnya memiliki tujuan mulia demi perbaikan gizi anak-anak, tetapi pelaksanaannya di lapangan terbentur banyak kendala.

"Saudara-saudara sekalian, program MBG kebijakan utama Bapak Presiden yang sangat bagus, sangat baik, eh tetapi dalam pelaksanaannya terjadi masalah-masalah yang sudah lama menjadi perbincangan dan kita juga bahas di sini," ujar Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan.

Merespons kendala tersebut, Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas dengan mengganti pimpinan BGN. Penataan manajemen ini diharapkan dapat membenahi sistem distribusi dan pengawasan program secara menyeluruh.

"Dan pada suatu titik, akhirnya Presiden mendengar dan sudah mengambil keputusan ya, diganti dengan manajemen yang baru, istilah kita ya," papar Zulkifli Hasan.

Nanik S Deyang resmi dilantik oleh Presiden Prabowo sebagai Kepala BGN yang baru untuk menggantikan Dadan Hindayana. Pelantikan yang berlangsung pada Senin (8/6/2026) tersebut juga menetapkan Agustina Arumsari dan Mayjen TNI Trenggono sebagai Wakil Kepala BGN.

Pemerintah kini menetapkan masa transisi selama satu bulan untuk melakukan pembenahan total. Langkah ini diambil karena temuan permasalahan di lapangan sudah mencakup skala anggaran yang besar.

"Oleh karena itu, perlu waktu penataan, ya, satu bulan ya, satu bulan penataan, yang baik itu diteruskan, yang nggak baik ini, antara lain temuan-temuannya Bu Nanik tadi dilaporkan dan dia sudah kita bahas juga berkali-kali, tetapi sampai kepada angka-angka. Ini yang perlu penataan dan pembenahan lebih lanjut," tukas Zulkifli Hasan.

Berdasarkan laporan internal, jumlah SPPG melonjak dari rencana awal 21.000 titik menjadi 27.877 titik. Penambahan 6.877 titik baru ini memicu konsekuensi anggaran yang besar karena setiap titik diperkirakan membutuhkan biaya sekitar Rp 6 juta per hari.

"Misalnya terjadi jual beli titik ya, yang seharusnya rencana awal titik itu 21.000 tapi sekarang sudah ada 27.000, 27.877 titik ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik. Laporan Bu Nanik tadi barusan, kalau 6.877 penambahan, kalau 6 juta satu 1 hari, maka 1 tahun ada," lanjut Zulkifli Hasan.

Pemerintah menegaskan komitmen untuk tetap melanjutkan program MBG sebagai salah satu agenda prioritas nasional. Fokus utama dalam satu bulan ke depan adalah melakukan penataan ulang agar seluruh pelaksanaan program dapat berjalan efektif dan tepat sasaran.