Pemerintah Fokuskan Program Makan Bergizi Gratis untuk Anak Malanutrisi

Presiden Prabowo Subianto menginstruksikan pengalihan sasaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar diprioritaskan bagi anak-anak yang mengalami kekurangan gizi mulai Rabu (15/4/2026). Kebijakan ini mengubah skema awal yang sebelumnya menyasar seluruh siswa menjadi berbasis skala prioritas ekonomi dan kondisi kesehatan fisik anak.

Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayan, menyatakan kesiapan instansinya untuk menjalankan perintah tersebut guna meningkatkan kualitas layanan. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025, tercatat masih ada 7,8 juta anak di Indonesia yang menderita malanutrisi, menempatkan Indonesia dalam lima besar negara dengan masalah gizi tertinggi.

"Kebijakan BGN 2026 disesuikan dengan intruksi presiden tersebut, yaitu peningkatan kualitas layanan dan efektivitas program," kata Dadan kepada Kompas.com pada Selasa (14/4/2026). Langkah ini diambil agar anggaran negara tidak dialokasikan kepada anak-anak dari keluarga yang secara ekonomi mampu.

Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, menambahkan bahwa tim khusus akan mulai melakukan survei lapangan di wilayah DKI Jakarta pada minggu depan untuk menyisir calon penerima manfaat. BGN juga akan melakukan pertukaran data dengan Kementerian Sosial serta Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah guna memastikan akurasi distribusi program.

Dukungan terhadap langkah reposisi ini juga datang dari kalangan akademisi dalam Forum Intelektual Antardisiplin (FIAD) di Kampus UI Salemba pada Senin (13/4/2026). Dewan Guru Besar UI, Teddy Prasetyono, menyarankan agar pemenuhan gizi tetap difokuskan pada periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK) untuk mencegah stunting dan mendukung perkembangan kognitif.

Menurut Teddy, intervensi nutrisi yang paling ideal dimulai sejak masa kehamilan hingga anak berusia sembilan tahun. Ia menilai penghentian sementara atau evaluasi program MBG sangat krusial agar bantuan benar-benar mencapai sasaran yang membutuhkan demi dampak jangka panjang pada kemampuan pendidikan anak di masa depan.

Di sisi lain, hasil survei Cyrus Network yang dirilis Selasa (14/4/2026) menunjukkan 56 persen dari 1.260 responden mendukung program ini karena dianggap meringankan beban ekonomi keluarga. BGN kini tengah merumuskan mekanisme pengawasan kualitas makanan yang lebih ketat menyusul adanya laporan insiden keracunan dalam tahap uji coba sebelumnya.