2 jam yang lalu
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pemerintah Indonesia tidak memiliki komitmen untuk membayar iuran kepada Board of Peace (BoP) terkait rekonstruksi Gaza pada Selasa (21/4/2026). Penegasan ini muncul merespons adanya ketentuan iuran anggota BoP yang mencapai US$ 1 miliar.
Nilai iuran tersebut setara dengan Rp 17,14 triliun jika menggunakan asumsi kurs Rp 17.147 per dolar AS. Dilansir dari Detik Finance, Purbaya menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah dalam misi perdamaian ini adalah pengiriman personel, bukan bantuan dana.
Presiden Prabowo Subianto disebut telah menetapkan sikap sejak awal untuk berkontribusi melalui pasukan perdamaian. Hingga saat ini, belum ada perintah khusus bagi Kementerian Keuangan untuk mengalokasikan anggaran guna membayar tagihan organisasi internasional tersebut.
"Presiden selalu bilang, 'enggak kita belum ada komitmen bayar.' Dari pertama dia komit kirim pasukan, kita komit kirim pasukan, tapi gak ada komitmen bayar," ungkap Purbaya, Menteri Keuangan.
Purbaya juga menekankan keberatannya jika dana negara digunakan untuk membiayai kebutuhan yang berkaitan dengan pihak Israel. Penolakan ini sejalan dengan posisi diplomasi Indonesia yang tetap konsisten terhadap isu di kawasan Gaza.
"Apalagi uang saya dipakai untuk Israel jadi itu nggak ada jadi saya tidak pernah menerima instruksi dari presiden untuk menyediakan uang untuk BOP dan presiden juga bilang kita gak pernah janji," imbuh Purbaya, Menteri Keuangan.
Sebelumnya, pada Minggu (22/3/2026), Presiden Prabowo Subianto juga memberikan pernyataan serupa terkait inisiasi BoP oleh Presiden Amerika Serikat, Donald Trump. Prabowo mengklarifikasi bahwa tidak ada pembicaraan mengenai kewajiban dana sebesar itu saat berkomunikasi dengan Trump.
"Jadi kita tidak pernah mengatakan bahwa kita mau ikut iuran 1 miliar dolar. Tidak, tidak pernah," ujar Prabowo, Presiden RI.
English (US) · 
Indonesian (ID) ·