Pemerintah Masuki Fase Pemulihan Pascabencana di Tiga Provinsi Sumatra

Pemerintah pusat mulai melaksanakan fase pemulihan melalui percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat pada Selasa (12/5/2026). Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengonfirmasi bahwa wilayah terdampak kini berangsur meninggalkan masa tanggap darurat menuju tahap transisi.

Dilansir dari Detikcom, transisi di Sumatera Utara dan Sumatera Barat hampir rampung, sedangkan masa transisi di Aceh mendapatkan perpanjangan waktu singkat sebelum pemulihan total. Kemajuan ini dipaparkan usai rapat koordinasi bersama Menko PMK Pratikno mengenai progres perbaikan infrastruktur di wilayah Sumatra.

"Karena sekarang ini sebetulnya kita sedang masuk, sudah melewati darurat, masuk ke sekarang transisi [menuju pemulihan]," ujar Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Layanan publik dasar dilaporkan telah beroperasi kembali secara normal, termasuk aktivitas pemerintahan di Kabupaten Aceh Tamiang. Meskipun beberapa puskesmas pembantu di tingkat desa masih dalam penanganan, seluruh rumah sakit di tingkat kabupaten sudah berfungsi penuh untuk melayani masyarakat.

Kondisi infrastruktur energi dan komunikasi juga menunjukkan perkembangan signifikan dengan pulihnya pasokan listrik hampir di seluruh wilayah. Pemerintah menyiagakan genset bagi daerah yang masih terisolasi akibat kerusakan akses jalan, sementara jaringan internet dan distribusi BBM melalui SPBU telah normal kembali.

Sektor pendidikan menjadi perhatian khusus melalui percepatan perbaikan fasilitas sekolah yang dilakukan oleh kementerian terkait bersama pihak kontraktor. Fokus utama diarahkan pada bangunan sekolah yang kondisinya belum memadai untuk menunjang aktivitas belajar mengajar secara optimal.

"Terutama yang sekolah-sekolah yang belum ideal untuk proses belajarnya. Proses belajarnya sudah 100 persen tapi belum ideal," jelas Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Dukungan finansial untuk mempercepat proses ini telah disalurkan melalui tambahan transfer dana ke daerah sebesar Rp10,6 triliun. Alokasi dana tersebut diberikan kepada tiga provinsi terdampak dalam tiga tahap pengerjaan sejak awal tahun 2026.

"Sudah ditransfer semua, tuntas sudah. Februari, Maret, April tiga kali, sudah tuntas, totalnya Rp10,6 triliun," jelas Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah pusat kini mengawasi penggunaan dana tersebut di tingkat provinsi dan kabupaten agar pemanfataannya tepat sasaran bagi kebutuhan mendesak warga. Berbagai kementerian lain seperti Kementerian Pertanian dan Kementerian Sosial juga terlibat dalam pemulihan lahan pertanian serta penyaluran bantuan sosial.

Langkah strategis jangka panjang tengah disiapkan melalui rencana induk pemulihan yang akan diformalkan dalam Peraturan Presiden. Target pelaksanaan rekonstruksi ini direncanakan berlangsung selama tiga tahun hingga periode 2028 mendatang.

"Nah, ini kalau nanti sudah disetujui oleh Bapak Presiden, maka ya otomatis speed-nya akan lebih kencang lagi, ketika anggaran sudah disalurkan kepada kementerian dan lembaga yang menangani," pungkas Tito Karnavian, Menteri Dalam Negeri.