BGN: Uang beredar dari MBG di NTB mencapai Rp824 miliar per bulan

Lombok Utara, NTB (ANTARA) - Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan jumlah uang yang beredar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Nusa Tenggara Barat mencapai Rp824 miliar per bulan.

"Alhamdulillah sampai dengan sekarang di NTB sudah ada 824 SPPG yang berdiri. Satu SPPG itu mengelola Rp1 miliar. Itu artinya uang yang beredar di NTB Rp824 miliar per bulan," ujarnya pada kegiatan peluncuran SPPG modular yang di bangun PT Krakatau Stell di Desa Genggelang, Kecamatan Gangga Kabupaten Lombok Utara, Selasa.

Ia mengatakan dari total anggaran Rp1 miliar yang dikelola satu SPPG tersebut, 70 persen digunakan untuk membeli bahan baku yang sebagian besar merupakan produk-produk pertanian di NTB, seperti telur, beras, sayuran, buah, ikan, daging dan lain-lain sehingga ini menjadi peluang bagi petani, peternak, dan nelayan untuk menyuplai kebutuhan bahan baku SPPG untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG).

"Jadi, kehadiran SPPG ini menjadi "offtaker" atau pihak yang terdepan mengambil produk-produk lokal. Termasuk dalam memperkerjakan masyarakat lokal mulai dari ibu-ibu, pemuda/pemudi dan itu dibiayai 20 persen dari uang yang masuk di SPPG, sehingga mereka yang bekerja akan memiliki pendapatan antara Rp2,4 juta sampai Rp3,5 juta. Tinggal kita lihat seperti apa operasionalisasi-nya, karena 10 persen untuk dapur SPPG," kata Dadan Hindayana.

Baca juga: BGN puji higienitas dapur pesantren di Lombok Barat

Dadan menegaskan bahwa kehadiran SPPG di daerah membangkitkan tumbuhnya produktivitas wilayah. Karena, kontribusi dari program MBG ini cukup besar dalam pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

"Uang yang digunakan untuk MBG ini sudah Rp77 triliun beredar dari Sabang sampai Merauke, termasuk di Lombok Utara, NTB," ujarnya.

Ia menyebutkan saat ini jumlah SPPG yang sudah terbangun di seluruh Indonesia mencapai 28.390 unit dengan jumlah penerima manfaat yang dilayani mencapai 62,1 juta jiwa dari jumlah target sasaran sekitar 79-80 juta penerima manfaat dan 3 juta di antaranya berada di daerah 3 T (tertinggal, terdepan, terluar).

"Alhamdulillah, meski program ini baru terbentuk 1 tahun 4 bulan sudah melayani 62,1 juta penerima manfaat di seluruh Indonesia. Ini program tercepat yang dilakukan di seluruh dunia. Karena Brazil saja untuk 40 juta butuh waktu 11 tahun," terang Kepala BGN.

Baca juga: BSI salurkan pembiayaan Rp198 miliar bagi operasional dapur MBG

Oleh karena mengingat besarnya anggaran yang digunakan untuk program pemenuhan gizi bagi anak-anak, ibu hamil dan balita di Indonesia tersebut, ia berharap semua pihak, termasuk pemerintah daerah serta masyarakat dapat terus memberikan dukungan terhadap program tersebut.

"Kita berharap pemerintah ikut juga mendorong peningkatan pelayanan SPPG dan masyarakat ikut menyukseskan program tersebut," katanya.

Hadir dalam peluncuran SPPG baja modular di Desa Genggelang ini, Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar, Ketua Satgas MBG Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB, Fathul Gani dan Forkopimda Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Utara serta masyarakat dan para siswa penerima manfaat MBG di Lombok Utara.

Baca juga: BGN luncurkan SPPG modular daerah 3 T di Lombok Utara