Pemerintah Myanmar Protes Diskriminasi ASEAN Pasca KTT Filipina

Pemerintah Myanmar melayangkan protes terhadap Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara (ASEAN) atas kebijakan diskriminatif yang mengucilkan negara tersebut dari forum regional. Keluhan ini muncul setelah Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Filipina pekan lalu tetap mempertahankan pemblokiran terhadap kepemimpinan pasca-kudeta Myanmar.

Pengucilan ini merupakan kelanjutan dari sikap tegas blok 11 negara tersebut sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil Aung San Suu Kyi pada 2021. Sebagaimana dilansir dari Detikcom melalui laporan AFP pada Senin (11/5/2026), tindakan keras militer tersebut telah memicu perang sipil yang berkepanjangan di Myanmar.

Setelah lima tahun berkuasa, junta menyelenggarakan pemilu bulan lalu yang mengecualikan partai pendukung Aung San Suu Kyi. Hasil proses tersebut menetapkan pemimpin junta Min Aung Hlaing sebagai presiden sipil setelah sebelumnya melepaskan jabatan panglima tertinggi militer.

Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr menyampaikan pandangan kritis mengenai situasi tersebut dalam pertemuan di negaranya pekan lalu.

"kemajuan apa pun di Myanmar" kata Presiden Ferdinand Marcos Jr.

Kementerian Luar Negeri Myanmar merespons pernyataan tersebut dengan mengklaim bahwa perkembangan di dalam negeri mereka seharusnya dipandang secara positif oleh para anggota. Pihak kementerian merasa ada ketidakadilan dalam pemberian hak perwakilan yang setara bagi pemerintah baru mereka.

"perkembangan positif yang terjadi di Myanmar telah diakui dengan baik oleh sebagian besar negara anggota ASEAN" klaim Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Pemerintah Myanmar menilai sikap beberapa negara anggota justru menghambat kemajuan kolaborasi di kawasan. Mereka menyoroti adanya pembatasan yang terus dipertahankan oleh pihak tertentu.

"Namun, terlihat bahwa beberapa negara anggota terus mempertahankan pembatasan, tindakan diskriminatif, dan pengecualian pemerintah Myanmar dari perwakilan yang setara" sebut Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad Hasan menegaskan posisi negaranya yang menilai Myanmar belum layak kembali ke meja perundingan. Malaysia menyoroti situasi kemanusiaan yang masih belum membaik bagi warga sipil di sana.

"kekejaman terhadap warga negara mereka sendiri masih terjadi" kata Menteri Luar Negeri Mohamad Hasan.

Pandangan Malaysia ini didukung secara luas oleh Indonesia dan Singapura, yang dijadwalkan menjabat sebagai Ketua ASEAN tahun depan. Sebaliknya, Thailand memberikan ucapan selamat kepada Min Aung Hlaing atas pelantikannya sebagai presiden.

Kementerian Luar Negeri Myanmar berpendapat bahwa pengucilan terhadap pemerintahan saat ini merupakan bentuk pengabaian terhadap pilihan rakyat yang telah berpartisipasi dalam pemilu.

"keterlibatan yang tidak konstruktif dengan pemerintah baru Myanmar" akan "mengabaikan kehendak sejati rakyat Myanmar, yang telah menggunakan hak-hak demokrasi mereka" tegas Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Pihak kementerian juga menyatakan bahwa mereka telah menunjukkan sikap kooperatif selama beberapa tahun terakhir meski berada di bawah tekanan diplomatik yang berat.

"Selama lima tahun terakhir, meskipun menghadapi perlakuan tidak adil yang timbul dari posisi beberapa negara anggota ASEAN, Myanmar telah bersabar" imbuh Kementerian Luar Negeri Myanmar.

Terakhir, otoritas Myanmar menuduh beberapa negara anggota telah melampaui batas dengan mencampuri urusan domestik mereka melalui berbagai tekanan internasional.

"ikut campur dalam urusan internal Myanmar melalui kritikan dan tekanan" tuduh Kementerian Luar Negeri Myanmar.