Pemerintah Pastikan Indonesia Tidak Impor Beras pada 2026

Sedang Trending 2 jam yang lalu

Pemerintah memastikan kebijakan impor beras akan dihentikan total pada tahun 2026 menyusul melimpahnya cadangan stok nasional yang mencapai rekor tertinggi sepanjang sejarah kemerdekaan Indonesia. Kepastian ini disampaikan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman saat melakukan kunjungan kerja ke gudang beras Bulog di Karawang, Jawa Barat, Kamis (23/4/2026).

Dilansir dari Detik Finance, ketersediaan stok yang kuat ini menjadi pembeda signifikan dibandingkan periode 2023-2024, di mana Indonesia sempat melakukan impor gabungan beras dan jagung hingga 7 juta ton. Target penghentian impor ini diharapkan terus berlanjut setelah pemerintah juga tidak mendatangkan beras dari luar negeri sepanjang tahun 2025.

Menteri Pertanian menekankan bahwa keberhasilan ini merupakan hasil kolaborasi berbagai elemen serta adanya peningkatan signifikan pada produksi pangan domestik.

"Indonesia Impor beras 2023-2024, 7 juta ton dengan jagung. Kurang lebih Rp 100 triliun. Alhamdulillah kita tidak impor di 2025, insyaallah 2026 tidak impor. Kita saling mendoakan, kita kolaborasi insyaallah 2026 tidak impor beras," kata Amran, Menteri Pertanian.

Amran menjelaskan bahwa posisi Indonesia dalam menjaga ketahanan pangan dalam negeri memiliki dampak besar terhadap stabilitas pasar internasional. Langkah ini dianggap sebagai kontribusi nyata bagi ratusan juta penduduk dunia yang menggantungkan hidup pada komoditas beras.

"Ini berkontribusi pada rakyat Indonesia dan berkontribusi pada dunia, yang konsumsi beras yaitu 33 negara. Lalu, untuk sebagian penduduknya ada 170 negara. Jadi Indonesia sekarang berkontribusi pada dunia," tutur Amran, Menteri Pertanian.

Saat ini, cadangan beras pemerintah tercatat menembus angka 5 juta ton, melampaui kapasitas gudang Bulog yang berada di kisaran 3 juta ton. Untuk mengatasi kelebihan stok tersebut, pemerintah menerapkan skema sewa gudang tambahan guna menampung sekitar 2 juta ton sisa cadangan.

Akurasi data cadangan pangan ini diklaim transparan karena merujuk pada data Badan Pusat Statistik (BPS) serta telah melewati audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk menghindari risiko sanksi hukum akibat manipulasi data.

"Hari ini Alhamdulillah hari di mana kebahagiaan petani itu tercapai. Kenapa, karena produksinya meningkat tentu pendapatannya meningkat. Kita mencapai stok Bulog 5.000.198 ton. Ini tertinggi sepanjang sejarah dan selama kita merdeka," ujar Amran, Menteri Pertanian.