Pemerintah Peringati Hari Reformasi Nasional di Tengah Evaluasi Demokrasi

Pemerintah Indonesia menegaskan komitmen untuk menjaga stabilitas nasional dan keberlanjutan semangat reformasi bertepatan dengan peringatan Hari Reformasi Nasional pada Kamis, 21 Mei 2026.

Momen bersejarah ini menandai 28 tahun tumbangnya rezim Orde Baru setelah Presiden Soeharto resmi mengumumkan pengunduran dirinya pada 21 Mei 1998 silam setelah berkuasa selama 32 tahun.

Krisis moneter Asia tahun 1997, lonjakan harga kebutuhan pokok, serta Tragedi Trisakti pada 12 Mei 1998 menjadi pemicu gelombang demonstrasi masif hingga pendudukan Gedung DPR/MPR oleh ribuan mahasiswa.

Mantan Presiden Soeharto mengumumkan pemberhentian dirinya dalam pidato singkat yang disiarkan oleh televisi nasional di Istana Merdeka, Jakarta.

"Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini," kata Soeharto, Presiden ke-2 Republik Indonesia.

Setelah mundurnya Soeharto, Wakil Presiden B. J. Habibie langsung mengambil sumpah jabatan sebagai presiden baru di hadapan Mahkamah Agung guna memulai era perubahan politik dan desentralisasi daerah.

Memasuki tahun kedua pemerintahannya, Presiden Prabowo Subianto memprioritaskan persatuan nasional serta reformasi birokrasi, termasuk melakukan pembenahan menyeluruh di institusi kepolisian.

Kritik tajam terhadap capaian 28 tahun reformasi disuarakan oleh kalangan aktivis dan pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI), Jacobus K Mayong Padang.

Jacobus menilai praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme justru semakin meluas di kalangan pejabat publik dari tingkat daerah hingga pusat.

"Kelompok kroni menguasai jaringan perekonomian, kesenjangan ekonomi melebar antara segelintir kelompok yang kaya dan mayoritas rakyat yang miskin. Juga terjadi kesenjangan wilayah antara wilayah prioritas yang terbangun dengan wilayah yang terabaikan," ujar Jacobus K Mayong Padang, Pendiri Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.

Ia menyoroti nepotisme pejabat yang mengutamakan keluarga untuk menduduki kekuasaan politik, termasuk perubahan regulasi pemilu.

"Coba amati, mulai dari wali kota, bupati, gubernur sampai presiden. Kan rata-rata memperjuangkan istri, suami, anaknya menjadi penggantinya," kata Jacobus K Mayong Padang.

Jacobus juga mengecam keras klaim-klaim elit politik yang mengatasnamakan kepentingan rakyat di tengah kondisi sosial saat ini.

"Yang lebih gila, untuk meloloskan Gibran, aturan harus diubah," ucap Jacobus K Mayong Padang.

Mantan anggota DPR RI ini juga menuntut adanya kebijakan dialog politik yang setara dan adil untuk mengatasi konflik di Papua.

"Masih mau billing mengutamakan kepentingan rakyat? Bohong!" tegas Jacobus K Mayong Padang.

Ia mengusulkan pemberian ruang strategis bagi putra daerah serta penghormatan hak masyarakat adat atas tanah mereka.

"Masa tidak ada putra Papua yang bisa jadi Kapolda di Sumatra Utara atau DKI," kata Jacobus K Mayong Padang.

Ia mendesak agar pendekatan keamanan diganti dengan pemenuhan hak ekonomi masyarakat setempat.

"Penyelesaian konflik Papua tidak bisa hanya dengan pendekatan keamanan. Harus ada dialog politik dan ekonomi yang adil, di mana suara masyarakat Papua menjadi penentu," tutur Jacobus K Mayong Padang.

Jacobus menyampaikan pesan penutup ini langsung dari Zhangjiajie, China, sebagai bentuk keprihatinan mendalam kepada kaum Marhaen.

"Wahai para elit, berhentilah membohongi rakyat," pungkas Jacobus K Mayong Padang.

Di sisi lain, Direktur Eksekutif Indonesia Political Review (IPR), Iwan Setiawan menilai demokrasi di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto berjalan dan dikelola dengan baik serta ruang dialog selalu terbuka untuk masyarakat.

"Demokrasi Indonesia yang seringkali dianggap rapuh justru menunjukkan resiliensi atau daya tahan yang luar biasa di bawah komando yang tegas Presiden Prabowo," ujar Iwan Setiawan, dikutip Rabu, 20 Mei 2026 oleh VIVA.

Iwan menjelaskan salah satu indikator vital dari resiliensi demokrasi adalah sejauh mana masyarakat sipil dan media massa dapat menjalankan fungsinya sebagai anjing penjaga (watchdog).

Menurut data Dewan Pers, skor Indeks Kemerdekaan Pers (IKP) 2025 tercatat sebesar 69,44 atau berada pada kategori cukup bebas. Angka ini naik tipis dibandingkan tahun 2024 dengan skor 69,36.

"Berdasarkan data laporan tahunan mengenai kebebasan pers, posisi Indonesia tetap berada dalam kategori yang stabil. Hal ini diperkuat dengan fakta bahwa tidak adanya kebijakan sensor media yang dikoordinasikan oleh negara, serta tetap aktifnya kanal-kanal kritik di media sosial," katanya.

Survei terbaru dari Lembaga Survei Indonesia (LSI) pun menunjukkan sebanyak 73,9 persen masyarakat sepakat bahwa Indonesia negara demokratis, yang berarti legitimasi sistem demokrasi di mata publik masih relatif kuat.

Dinamika unjuk rasa dan penyampaian pendapat di muka umum juga tetap berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.

"Aparat keamanan dalam dua tahun terakhir menunjukkan pendekatan yang lebih persuasif dan humanis dalam mengawal aksi massa," ucap dia.

Menurut Iwan, kedewasaan demokrasi ini menunjukkan bahwa pemerintah memahami bahwa legitimasi politik tidak dibangun melalui pembungkaman, tapi melalui kemampuan mengelola perbedaan pendapat dalam bingkai stabilitas nasional.

"Kebebasan sipil di era ini bukan lagi dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai mesin koreksi agar kebijakan pemerintah tetap berpihak pada kepentingan rakyat banyak," pungkasnya.

Sementara hal senada juga disampaikan Direktur Eksekutif Indeks Data Nasional Ayip Tayana bahwa pemerintah masih menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik yang disampaikan publik.

Ayip juga melihat sejumlah indikator yang menunjukkan praktik demokrasi masih berjalan dengan baik, di antaranya pengakuan terhadap kritik publik, komitmen penegakan hukum, serta tidak adanya pembatasan secara sistemik terhadap kelompok oposisi maupun organisasi masyarakat sipil.

Selain Hari Reformasi Nasional, tanggal 21 Mei 2026 di tingkat global juga diperingati sebagai Hari Sedunia untuk Keragaman Budaya demi Dialog dan Pembangunan, Hari Teh Internasional, Hari Meditasi Sedunia, serta Hari Kesadaran Aksesibilitas Global.