Pemerintah perkuat ekosistem-kesejahteraan lewat inovasi pembiayaan TN

1 jam yang lalu

Kami tekankan bahwa kegiatan inovasi pembiayaan konservasi ini sama sekali bukan untuk komersialisasi

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menegaskan komitmen dalam menjaga ekosistem keanekaragaman hayati dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui Satuan Tugas (Satgas) Inovasi Pembiayaan Pengelolaan Taman Nasional (TN).

Utusan Khusus Presiden Bidang Perubahan Iklim dan Energi sekaligus Ketua Satgas Inovasi Pembiayaan Pengelolaan TN Hashim Djojohadikusumo mengatakan mobilisasi sumber daya untuk menjaga ekosistem alam yang menunjang kehidupan lintas generasi harus dioptimalkan, dan inovasi ini bukan merupakan bentuk eksploitasi ekonomi.

“Kami tekankan bahwa kegiatan inovasi pembiayaan konservasi ini sama sekali bukan untuk komersialisasi. Jadi ecology before tourism. Tourism untuk mendukung ecology. Jadi kita harus kaji dan berpikir masak-masak tentang ini,” ujar Hashim di Jakarta, Rabu.

Menteri Kehutanan (Menhut) Raja Juli Antoni menjelaskan bahwa sebagai langkah awal, pemerintah akan membangun pilot project di 13 taman nasional.

Selain itu, dua wilayah penting untuk konservasi spesies ikonik, yaitu Lanskap Peusangan dan Lanskap Bukit 30, juga akan menjadi lokasi percontohan.

Satgas ini, lanjut dia, akan menjalankan strategi dua jalur yaitu membangun prakondisi melalui reformasi regulasi, penguatan institusi, dan desain kebijakan.

Lebih jauh, satgas juga berupaya untuk memobilisasi sumber daya dengan melibatkan mitra strategis, pengembangan pengelolaan berbasis masyarakat, serta penyusunan instrumen keuangan bersama.

“Kita terus explore, termasuk mekanisme carbon trading kita coba lakukan. Blended finance yang melibatkan lembaga filantropi, investasi sektor swasta dan sumber pendanaan lainnya,” kata Menhut Raja Antoni.

Selain aspek pembiayaan, pemerintah tetap fokus pada penguatan kapasitas tenaga lapangan seperti Polisi Kehutanan, Pengendali Ekosistem Hutan dan penyuluh kehutanan.

Penggunaan sistem pemantauan berbasis teknologi juga akan ditingkatkan untuk menjamin transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan kawasan konservasi.

Sementara itu, CEO WWF Indonesia Aditya Bayunanda menyatakan keyakinannya bahwa inisiatif ini akan membuka akses terhadap pendanaan filantropi dan publik multilateral dalam skala besar.

“Hal ini diharapkan mampu mendukung rencana pemerintah dalam mencari sumber daya alternatif untuk pembiayaan habitat spesies ikonik di Indonesia,” ujarnya.

Baca juga: Hashim pastikan perdagangan karbon RI berkualitas dan berintegritas

Baca juga: Hashim: RI punya fundamental ekonomi kuat di tengah gejolak geopolitik

Baca juga: Hashim: Pembangunan 3 juta rumah implementasi sila kelima

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.