Pemerintah Perlu Prioritaskan Pencegahan Karhutla Menjelang Musim Kemarau 2026

Pemerintah diminta segera melakukan langkah antisipasi serius guna mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla) meluas menyusul munculnya sejumlah titik panas (hotspot) di wilayah Aceh Tamiang, Bengkalis, dan Riau pada awal April 2026.

Kebutuhan akan kemauan politik dan rencana pengendalian menyeluruh menjadi sangat krusial mengingat Indonesia mulai memasuki periode musim kemarau yang diprediksi berlangsung hingga Oktober 2026. Sebagaimana dilansir dari Detikcom, upaya ini diperlukan untuk menghindari terulangnya bencana asap besar seperti yang pernah melanda Kalimantan.

Data sejarah menunjukkan karhutla pada tahun 2015 menyebabkan lebih dari 28 juta orang terpapar asap dan ratusan ribu lainnya menderita gangguan pernapasan. Selain dampak kesehatan, kebakaran lahan gambut juga melumpuhkan aktivitas ekonomi serta membatalkan ratusan jadwal penerbangan akibat jarak pandang yang terbatas.

Karakteristik unik lahan gambut menjadi tantangan utama karena api tidak hanya membakar permukaan, tetapi merambat di bawah tanah dan sulit dipadamkan selama berbulan-bulan. Penurunan muka air tanah akibat sistem drainase untuk pertanian dinilai mempercepat kekeringan lahan sehingga menjadi sangat mudah terbakar.

Strategi pencegahan berbasis ekosistem melalui metode pembasahan kembali atau rewetting ditawarkan sebagai solusi jangka panjang yang lebih efektif dibandingkan pemadaman reaktif. Hal ini dilakukan dengan membangun sekat kanal guna mengembalikan fungsi hidrologi alami agar kelembapan gambut tetap terjaga sepanjang tahun.

"Kita harus beralih dari paradigma 'memadamkan api' ke 'mencegah api'," ujar pakar ilmu kehutanan Universitas Palangkaraya. Penegasan ini merujuk pada pentingnya perubahan pola pikir dan konsistensi komitmen dari pemerintah pusat hingga daerah dalam mengelola sumber daya pencegahan bencana.

Langkah teknis yang menjadi prioritas mencakup penajaman peta risiko di tingkat desa serta pengalihan fokus anggaran dari operasional pemadaman ke program pencegahan. Penguatan Masyarakat Peduli Api (MPA) di garda terdepan juga dipandang efektif karena faktor kedekatan emosional warga dengan wilayah yang dijaga.

Pemerintah diharapkan segera memberikan insentif dan dukungan sarana prasarana bagi relawan desa, mulai dari mesin pompa hingga menara pantau sederhana. Integrasi teknologi satelit dan sensor kelembapan tanah akan melengkapi sistem peringatan dini untuk memastikan respons cepat di lapangan sebelum titik api membesar.