Pemerintah Siapkan Respons Investigasi Dagang AS Terkait Kapasitas Berlebih dan Tenaga Kerja Paksa

Pemerintah Indonesia tengah menyusun respons resmi terhadap penyelidikan dagang Section 301 yang dilancarkan Amerika Serikat (AS). Penyelidikan yang dilakukan oleh United States Trade Representative (USTR) ini merupakan bagian dari peninjauan kebijakan dan praktik perdagangan negara mitra. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan hal ini pada Senin (13/4/2026) di Jakarta Pusat.

Dikutip dari Detik Finance, Airlangga mengungkapkan bahwa terdapat dua isu krusial yang menjadi fokus utama dalam investigasi ini. Isu pertama berkaitan dengan dugaan praktik penciptaan atau pemeliharaan kapasitas berlebih di sektor manufaktur. Isu kedua menyoroti dugaan penerapan larangan impor barang yang diproduksi dengan melibatkan tenaga kerja paksa.

Airlangga menjelaskan, respon pemerintah akan menjadi dasar bagi tahapan selanjutnya dari proses investigasi yang dilakukan oleh otoritas AS. Penyelidikan ini, menurutnya, berbasis komoditas, bukan pada aspek regulasi secara umum. Sebagai contoh, kelebihan kapasitas pada industri semen menjadi salah satu fokus.

Sejumlah kementerian terkait, termasuk Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Keuangan, turut serta dalam rapat koordinasi untuk mempersiapkan tanggapan resmi. Kementerian Perdagangan akan menyampaikan dokumen respons awal Indonesia, atau submission comment, paling lambat pada 15 April 2026.

Menteri Perdagangan Budi Santoso menegaskan bahwa surplus perdagangan Indonesia dengan AS muncul akibat perbedaan struktur ekonomi dan tingginya permintaan pasar AS, bukan disebabkan oleh kebijakan yang mengakibatkan kelebihan kapasitas. Ia juga menambahkan bahwa produksi manufaktur di Indonesia bersifat market driven, sehingga tidak mengakibatkan distorsi perdagangan.

"Ini kita diminta untuk merespons karena sesudah kita merespons nanti kita men-submit dalam rapat, kemudian juga ada investigasi lanjutan. Yang penting kita merespons saja," kata Airlangga.

Budi Santoso menambahkan bahwa pemerintah akan menyiapkan berbagai hal, termasuk public hearing dan konsultasi. "Nanti kita siapkan semua termasuk public hearing, kemudian konsultasi. Itu submission-nya sudah kita siapkan semua. Jadi nggak ada masalah," ujar Budi.