Pemerintah Siapkan Solusi Infrastruktur Kereta Usai Kecelakaan di Bekasi

Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melaporkan langkah taktis penanganan infrastruktur kepada Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Selasa, 12 Mei 2026. Laporan tersebut merespons insiden kecelakaan maut antara KRL dan KA Argo Bromo Anggrek di Stasiun Bekasi Timur yang menelan korban jiwa.

Pemerintah kini tengah mengkaji perluasan jalur ganda atau double-double track (DDT) hingga wilayah Cikarang untuk memisahkan operasional kereta jarak jauh dengan KRL. Saat ini, fasilitas pemisahan jalur tersebut baru tersedia pada rute Stasiun Manggarai menuju Stasiun Bekasi.

"Tentu tadi ada kami laporkan perkembangan dan langkah-langkah taktis solusi yang harus segera diambil dan telah dilakukan sebetulnya, pasca terjadinya kecelakaan kereta di Stasiun Bekasi Timur," kata Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Menko AHY menjelaskan bahwa identifikasi awal menemukan puluhan titik perlintasan yang memerlukan intervensi fisik segera. Pemerintah memprioritaskan pembangunan fasilitas keselamatan di wilayah padat penduduk di Jawa dan Sumatera.

"Ada kurang lebih 76 perlintasan sebidang yang ada di wilayah Jawa dan juga sebagian Sumatera yang itu memang butuh segera dilakukan pembangunan, apakah itu palang pintu kereta maupun flyover atau underpass. Selebihnya kita lakukan penutupan titik-titik rawan dan kita juga ingin terus perbaiki sistem persinyalan dan modernisasi sistem kereta lainnya," terang Agus Harimurti Yudhoyono.

Visi pembangunan ini tidak hanya terbatas pada aspek keamanan, tetapi juga mencakup target konektivitas nasional yang lebih luas. Program ini diproyeksikan mampu memicu pertumbuhan ekonomi melalui kelancaran arus transportasi barang dan manusia.

"Jadi, semangatnya adalah untuk transportasi publik, keselamatan kita utamakan dan pada akhirnya konektivitas antarwilayah juga bisa menghadirkan pertumbuhan dan peluang ekonomi lainnya," imbuh Agus Harimurti Yudhoyono.

Terkait rencana pengembangan jalur ganda, pemerintah menegaskan bahwa proyek tersebut masuk dalam agenda evaluasi besar sistem transportasi. Kementerian Perhubungan dan PT KAI akan menjadi motor utama dalam eksekusi teknis di lapangan.

"Itu terus menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh. Tentunya nanti Kementerian Perhubungan berada di depan bersama KAI. Dan yang jelas memang kita juga sedang memikirkan pengembangan double-double track tersebut," kata Agus Harimurti Yudhoyono.

Proses modernisasi ini diakui memerlukan durasi waktu yang panjang karena mencakup reaktivasi jalur-jalur lama yang sudah tidak beroperasi. Pemerintah berjanji akan memberikan detail perkembangan rencana tersebut dalam kesempatan mendatang.

"Tentu butuh waktu untuk bisa merampungkan rencana besar pengembangan kereta, baik existing maupun pengembangan baru, dan reaktivasi dari rel-rel yang selama ini tidak berfungsi. Nanti kita sampaikan berikutnya," ungkap Agus Harimurti Yudhoyono.

Selain fokus pada jalur di Pulau Jawa, pemerintah berencana memperluas jaringan rel ke Trans Sumatera, Trans Kalimantan, hingga Sulawesi. Strategi ini diambil untuk memastikan keadilan pembangunan infrastruktur di luar Jawa.

"Ini sebagai bentuk dari upaya memeratakan pembangunan di seluruh wilayah karena kereta bukan hanya untuk masyarakat tapi juga untuk angkut logistik atau komoditas di sejumlah daerah," jelas Agus Harimurti Yudhoyono.

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kompas.com, kecelakaan yang memicu evaluasi ini terjadi pada Senin, 27 April 2026, pukul 20.52 WIB. Tabrakan di KM 28+920 tersebut mengakibatkan 106 korban, dengan rincian 16 orang meninggal dunia dan 90 lainnya luka-luka.