Pemerintah Tambah Kuota Program Magang Nasional Periode 2026&2027

Pemerintah berencana menambah kuota dan meningkatkan kualitas peserta Program Magang Nasional untuk periode 2026–2027 guna memenuhi tingginya kebutuhan pengalaman kerja bagi lulusan baru pada Senin (27/4). Rencana pengembangan program ini dibahas oleh Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya bersama Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di Kantor Sekretariat Kabinet.

Sebagaimana dilansir dari Bloombergtechnoz, evaluasi terhadap Program Magang Nasional 2025–2026 menunjukkan minat yang sangat tinggi dengan jumlah pendaftar mencapai 400.000 orang. Padahal, saat ini program tersebut hanya menampung sekitar 100.000 peserta yang sedang menjalani masa magang di berbagai sektor industri.

Pemerintah menegaskan bahwa pengembangan periode mendatang akan menitikberatkan pada kompetensi peserta agar siap bersaing di pasar kerja. Selain pengalaman praktis, kurikulum magang dirancang agar peserta mendapatkan bimbingan intensif dari para profesional di bidangnya.

"Untuk periode 2026-2027, pemerintah berencana meningkatkan kuota, serta meningkatkan kualitas dan keahlian peserta magang," tulis keterangan resmi dalam unggahan tersebut, dikutip Senin (27/4).

Para peserta dipastikan tetap menerima kompensasi finansial setiap bulan sesuai dengan regulasi pengupahan yang berlaku. Hal ini menjadi daya tarik utama bagi para sarjana untuk memperkuat kesiapan kerja mereka melalui jalur resmi pemerintah.

"Kesempatan pengalaman bekerja, mendapatkan pengalaman ilmu dari mentor dan memperoleh upah bulanan sesuai UMP dari Pemerintah Pusat menjadi dorongan lebih bagi para lulusan sarjana untuk mendaftar," tambah keterangan tersebut.

Selain perluasan magang bagi sarjana, agenda pemerintah turut mencakup penguatan pelatihan vokasi bagi lulusan SMK. Kementerian Ketenagakerjaan saat ini terus berupaya meningkatkan kesejahteraan kelompok pekerja, termasuk tenaga outsourcing dan pekerja rumah tangga.

Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyebutkan bahwa skema pemberian uang saku peserta sedang dalam tahap pengkajian lebih lanjut. Pemerintah berupaya mendorong keterlibatan sektor swasta dalam pendanaan program tersebut di masa depan.

"Kita sedang mengkaji untuk melibatkan perusahaan lebih aktif, sehingga sudah mulai ada usulan nanti uang sakunya itu harus ada share kontribusi dari perusahaan, walaupun tentu tidak dominan," kata Yassierli dikutip dari YouTube Kemnaker, Senin (27/4).