Presiden Prabowo Subianto Berencana Rombak Kabinet Merah Putih

Presiden Prabowo Subianto berencana melakukan perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih dalam waktu dekat untuk mengganti dan menggeser sejumlah pimpinan kementerian serta lembaga negara. Rencana rotasi kepemimpinan di tingkat pusat ini mencakup posisi strategis mulai dari kementerian hingga badan non-kementerian.

Dilansir dari Bloomberg Technoz pada Senin (27/04/2026), salah satu perubahan signifikan yang dikabarkan adalah penunjukan Kepala Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Muhammad Qodari sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom). Jabatan Kepala Bakom tersebut selama ini dirangkap oleh Wakil Menteri Komdigi Angga Raka Prabowo.

Muhammad Qodari memberikan respons terkait kabar mutasi jabatannya tersebut dengan menekankan kewenangan penuh ada pada presiden. Hingga saat ini, belum ada konfirmasi resmi mengenai waktu pelantikan untuk posisi baru tersebut.

"Itu semua prerogatif Presiden. Kita tunggu saja perkembangan dari Bapak Presiden," ujar Qodari, Kepala Kantor Staf Kepresidenan.

Penegasan Qodari tersebut merujuk pada mekanisme perubahan struktur kabinet yang sepenuhnya menjadi hak kepala negara. Selain posisi KSP dan Bakom, sejumlah jabatan lain yang dikabarkan akan mengalami perombakan meliputi Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Badan Karantina Nasional.

Beberapa pos utusan khusus presiden juga masuk dalam daftar rencana penyegaran organisasi pemerintah kali ini. Langkah ini akan menjadi perombakan kelima yang dilakukan Prabowo sejak menjabat, menyusul serangkaian reshuffle yang telah dilakukan pada tahun 2025 dan 2026.

Berdasarkan catatan administratif, Prabowo pertama kali merombak kabinet pada Rabu (19/02/2025) dengan mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi. Perubahan berlanjut pada September 2025 yang menyasar pos Menko Polkam, Menteri Keuangan, hingga Menteri Pemuda dan Olahraga.

Pada gelombang reshuffle sebelumnya di bulan Oktober 2026, Presiden melantik 25 pejabat baru untuk mengisi posisi kepala daerah di Papua serta dewan komisioner lembaga negara. Fokus perombakan mendatang tampaknya akan lebih terkonsentrasi pada penguatan koordinasi bidang pangan dan komunikasi pemerintah.