Makassar (ANTARA) - Pemerintah Kota Makassar, Sulawesi Selatan menyiapkan sistem digitalisasi dalam pendataan dan penyaluran paket bantuan sosial (bansos) kepada penerima manfaat usai menghadiri rapat bersama Menteri Sosial Saifullah Yusuf.
Kepala Dinas Sosial Kota Makassar, Andi Bukti Jufri yang mendampingi Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin saat rapat koordinasi di Makassar, Sabtu, menilai pentingnya penguatan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan program berjalan sesuai aturan.
"Pertemuan dengan Menteri Sosial rangkaian dari silaturahim bersama para kepala daerah se Sulsel sekaligus rapat koordinasi. Ada beberapa hal yang disampaikan dan itu mengenai Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN)," ujarnya.
Menurutnya, pertemuan tersebut membahas sejumlah isu strategis yang menjadi perhatian pemerintah pusat, sebagaimana dipaparkan Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf.
Baca juga: Mensos: Pembangunan Sekolah Rakyat di Lombok Tengah jadi prioritas
"Poin-poin yang disampaikan Pak Mensos tadi meliputi penguatan data DTSEN, program Sekolah Rakyat, serta upaya percepatan penurunan angka kemiskinan," katanya.
Dia menekankan, Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) menjadi instrumen krusial dalam menghadirkan data yang akurat dan mutakhir sebagai dasar penyaluran bansos.
"DTSEN ini penting supaya kita memiliki data yang benar-benar akurat. Saat ini, kami juga sementara mempersiapkan piloting digitalisasi data bantuan sosial," jelasnya.
Lebih lanjut, Andi Bukti mengungkapkan bahwa tahap awal yang dilakukan adalah menyiapkan agen pendata yang akan diperkuat melalui bimbingan teknis (bimtek).
Baca juga: Mensos ajak kades di NTB hidupkan Puskesos
Ia berharap, melalui langkah tersebut, kualitas data penerima bansos di Kota Makassar semakin valid, sehingga program bantuan pemerintah dapat tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
"Setelah proses bimtek rampung, kita akan langsung bergerak melakukan pendataan di lapangan," tambahnya.
Sementara itu, dalam forum pertemuan tersebut, Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf memaparkan sejumlah program strategis Kementerian Sosial, mulai dari rencana sekolah rakyat, penyaluran bantuan sosial (bansos), hingga penguatan sistem data DTSEN.
Ia menjelaskan, saat ini pengelolaan data bansos dilakukan secara terpusat dengan melibatkan berbagai instansi, termasuk Badan Pusat Statistik (BPS). Data tersebut terus diperbarui guna memastikan akurasi penerima manfaat.
"Dengan sistem ini, kita ingin meminimalkan kesalahan penyaluran, seperti bantuan," ujarnya.
Gus Ipul menekankan pentingnya percepatan pemutakhiran data oleh pemerintah daerah dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pengawasan.
Ia juga memastikan masyarakat tetap memiliki ruang untuk menyampaikan keberatan apabila merasa berhak menerima bantuan.
"Mekanisme usul sanggah, kata dia, menjadi bagian dari sistem pengawasan terbuka yang disiapkan pemerintah," tuturnya.
Baca juga: Kemensos berdayakan petani porang di NTB
Pewarta: Muh. Hasanuddin
Editor: Sambas
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
1 jam yang lalu
English (US) ·
Indonesian (ID) ·