Pemkot Semarang Targetkan Perwal BOP RT Rampung Tiga Minggu

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menargetkan penyusunan Peraturan Wali Kota (Perwal) terkait alokasi Bantuan Operasional (BOP) RT senilai Rp25 juta selesai dalam tiga minggu ke depan. Langkah strategis ini diambil pada Minggu (19/4/2026) guna merespons pembahasan Panitia Khusus DPRD Kota Semarang mengenai total anggaran sebesar Rp265,7 miliar.

Pemerintah Kota Semarang berupaya memastikan program ini memberikan dampak sosial dan lingkungan yang nyata di tingkat akar rumput. Dilansir dari Detikcom, realisasi serapan anggaran program tersebut tercatat sangat tinggi, yakni mencapai 95,6 persen atau telah digunakan oleh 10.157 dari total 10.621 RT di seluruh wilayah.

Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng menegaskan bahwa dana tersebut diprioritaskan untuk pembenahan lingkungan yang manfaatnya diklaim telah dirasakan langsung oleh masyarakat sejak tahun pertama.

"Kami ingin memastikan bahwa dana BOP RT tidak hanya untuk administrasi, tapi juga bisa dirasakan langsung warga untuk pembenahan lingkungan. Dan faktanya, dari laporan yang kami terima, manfaat itu sudah ada. Kami hanya perlu menyempurnakan aturan agar lebih fleksibel ke depan," kata Agustina, Wali Kota Semarang.

Data penggunaan anggaran menunjukkan efisiensi yang signifikan dengan sisa dana yang tidak terserap hanya sebesar Rp5,46 miliar atau sekitar 2,1 persen dari total alokasi. Agustina menilai tingginya angka penyerapan ini merupakan bukti konkret bahwa program tersebut diterima dengan baik oleh para pengurus RT.

"Jika program ini tidak bermanfaat, pasti tingkat penolakannya akan jauh lebih tinggi. Fakta bahwa 95,6 persen RT mengambil dana dan menggunakannya untuk kegiatan yang menyentuh warga adalah bukti paling nyata. Kami tidak perlu klaim muluk-muluk. Cukup tanyakan ke ketua RT dan warganya," tutur Agustina, Wali Kota Semarang.

Terkait evaluasi dari DPRD mengenai indikator makro seperti penanganan stunting dan pengelolaan sampah, pemerintah daerah menyatakan komitmennya untuk melakukan penyempurnaan secara bertahap. Dampak jangka pendek seperti peningkatan keguyuban warga dan kebersihan lingkungan diklaim sudah mulai terlihat.

"Manfaat makro seperti penurunan angka stunting tidak bisa terjadi dalam satu tahun. Butuh intervensi berkelanjutan. Tapi kami sudah melihat gerbongnya bergerak. Posyandu lebih hidup, lingkungan lebih bersih, warga lebih gotong royong. Itu adalah fondasi yang tidak kalah penting," ujarnya, Wali Kota Semarang.

Penyusunan regulasi baru ini juga mempertimbangkan usulan warga mengenai fleksibilitas penggunaan dana untuk perbaikan infrastruktur skala kecil tanpa tumpang tindih dengan tugas dinas teknis.

"Kami menyerap masukan. Ada yang ingin dana ini bisa dipakai untuk membeli pasir atau semen untuk perbaikan drainase kecil. Itu sedang kami kaji. Tapi jangan sampai tumpang tindih dengan kewenangan dinas teknis. Yang jelas, esensi program tetap sama: memperkuat RT sebagai ujung tombak," imbuhnya, Wali Kota Semarang.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) mencatat program sepanjang 2025 telah membantu kader posyandu menyediakan makanan tambahan balita serta mendukung kegiatan gotong royong warga.

Ketua RT 02 RW 03 Kelurahan Bambankerep, Sutriyoso, mengungkapkan bahwa bantuan tersebut sangat membantu pengadaan alat kerja bakti di wilayahnya.

"Dengan adanya BOP, kami bisa membeli perlengkapan kerja bakti dan mengadakan lomba kebersihan antar-RW. Warga jadi lebih antusias. Ini bukan dana yang mengambang," kata Sutriyoso, Ketua RT 02 RW 03 Kelurahan Bambankerep.

Dukungan senada muncul dari pengurus RT di wilayah lain yang merasakan keteraturan layanan kesehatan dasar bagi balita di tingkat lokal.

"Posyandu di wilayah kami sekarang lebih teratur. Bayi dan balita rutin ditimbang. Ibu-ibu senang," tegas Wahab Sya'roni, Ketua RT 03 RW 05 Kecamatan Ngaliyan.

Ketua RT 08/RW 19 Kelurahan Sendangmulyo, Langgeng Sugiharjo, juga mengharapkan kepastian pencairan anggaran untuk periode tahun berjalan.

"Saya berharap bantuan Rp25 juta per tahun bisa segera cair pada 2026," kata Langgeng Sugiharjo, Ketua RT 08/RW 19 Kelurahan Sendangmulyo.