Pemprov beri upah Rp2 juta/bulan untuk petani di Cianjur tanam pohon

1 jam yang lalu

Cianjur, Jawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Barat memberikan upah Rp2 juta per bulan kepada petani di kaki Gunung Gede-Pangrango, Kabupaten Cianjur, untuk menanam pohon guna mencegah terjadinya bencana alam.

Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi di Cianjur, Jabar, Kamis, mengatakan seharusnya bencana banjir tidak terjadi di Cianjur, yang berada di kawasan dataran tinggi.

Namun, sejumlah perkampungan di dataran tinggi seperti Puncak-Cipanas mengalami longsor dan banjir karena alih fungsi hutan menjadi perkebunan sayur, sehingga saat hujan deras air tidak terbendung dan merendam rumah warga.

"Banjir biasanya terjadi di dataran rendah, namun di kawasan Puncak-Cipanas terjadi di dataran tinggi. Hal ini karena kawasan hutan di kaki gunung beralih menjadi perkebunan sayur," katanya.

Untuk menghindari hal serupa kembali terjadi, pihaknya meminta petani sayur beralih menanam pohon keras secara bertahap, sehingga Pemprov Jabar akan memenuhi kebutuhan para petani dengan memberikan upah sebesar Rp2 juta per orang setiap bulan sampai pohon tumbuh besar.

Pada pelaksanaannya, setiap petani akan menggarap satu hingga dua hektare lahan.

Hal serupa sudah diterapkan di sejumlah wilayah lainnya di Jabar, sebagai upaya mengembalikan fungsi alam dan menjaga amanah dari leluhur Tatar Sunda.

"Ketika alamnya terjaga, bencana seperti longsor dan banjir dapat diminimalisir, sehingga masyarakat yang tinggal di kaki gunung dapat hidup dengan aman dan nyaman melakukan berbagai aktivitas tanpa merasa takut dan terancam," katanya.

Dedi melanjutkan ancaman terbesar saat ini adalah ketidakharmonisan manusia dengan alam, sehingga memicu berbagai bencana di sejumlah daerah, termasuk di Cianjur.

Menurut dia, saat ini, Pemprov Jabar telah menetapkan rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) provinsi yang baru.

"RTRW yang baru sudah disepakati bahkan sudah dikonsultasikan dengan Kementerian ATR, sehingga seluruh kabupaten/kota harus mengikuti atau menyesuaikan dengan rencana tata ruang tersebut agar terjadi keselarasan," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.