Pemprov DKI Jakarta Siapkan Insentif Pajak Dukung Industri Perfilman

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tengah mematangkan pemberian insentif pajak bagi industri perfilman nasional sebagai upaya mewujudkan program Jakarta Kota Sinema pada Jumat (17/4/2026). Kebijakan ini dilansir dari Detikcom bertujuan memicu pertumbuhan produksi film dalam negeri sekaligus menarik lebih banyak aktivitas ekonomi kreatif ke wilayah Ibu Kota.

Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta, Lusiana Herawati, mengonfirmasi bahwa saat ini otoritas terkait sedang dalam tahap persiapan regulasi maupun penguatan sisi kelembagaan untuk mendukung inisiatif tersebut di Balai Kota Jakarta.

"Betul, dalam rangka mendukung Jakarta Kota Sinema, kita sedang mempersiapkan regulasinya sekaligus finalisasi kelembagaannya," kata Lusiana Herawati, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta.

Penyiapan payung hukum ini diharapkan menjadi stimulus bagi para pembuat karya layar lebar untuk meningkatkan volume produksi film secara berkelanjutan. Langkah strategis ini dinilai krusial karena sektor perfilman memiliki potensi ekonomi yang signifikan bagi pendapatan dan daya tarik kota.

"Kalau semuanya sudah siap, nanti kita akan terapkan insentif untuk para produser film agar produksi film dalam negeri bisa lebih berkembang," ujar Lusiana Herawati, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) DKI Jakarta.

Sebelum rencana ini difinalisasi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggelar forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD) pada Selasa (10/3) di Balaikota DKI Jakarta. Agenda yang dipimpin oleh Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, ini melibatkan para pelaku industri film nasional guna menyerap aspirasi terkait kemudahan perizinan dan skema dukungan kebijakan.

"Melalui diskusi ini, Pemprov DKI Jakarta berharap dapat merumuskan langkah-langkah strategis untuk memperkuat posisi Jakarta sebagai pusat industri kreatif, khususnya perfilman, melalui program Jakarta Kota Sinema," kata Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta melalui akun Instagram @disbuddki.

Pertemuan tersebut juga menjadi ruang dialog formal antara pemerintah daerah dengan para pemangku kepentingan untuk merumuskan rekomendasi kebijakan yang tepat sasaran. Melalui penguatan ekosistem perfilman, Jakarta menargetkan peningkatan daya saing industri serta penciptaan lapangan kerja baru bagi warga.

"Selain memberikan ruang dialog antara pemerintah dan pelaku industri, FGD ini juga diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan yang mampu meningkatkan daya saing industri film sekaligus membuka peluang ekonomi dan lapangan kerja bagi masyarakat," tambah Dinas Kebudayaan (Disbud) DKI Jakarta melalui akun Instagram @disbuddki.