Pemprov Jatim dukung Kemensos perkuat standardisasi LKS

1 jam yang lalu

Surabaya (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendukung langkah Kementerian Sosial memperkuat standardisasi dan partisipasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) melalui revitalisasi, pendataan, dan akreditasi guna meningkatkan kualitas layanan sosial berbasis gotong royong.

“Upaya ini untuk meningkatkan nilai gotong royong dan kesetiakawanan sosial. Bahwa semua masyarakat yang mampu mandiri bisa memberikan kontribusinya sebagai masyarakat atau warga yang baik untuk turut membantu pemerintah mengatasi persoalan sosial,” ujar Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan diterima di Surabaya, Minggu.

Khofifah mengatakan LKS menjadi ujung tombak pelayanan sosial di tengah masyarakat melalui pengasuhan anak yatim, pelayanan lanjut usia, rehabilitasi penyandang disabilitas, hingga pendampingan kelompok rentan lainnya.

Menurut dia, besarnya jumlah LKS di Jawa Timur menunjukkan kuatnya semangat kepedulian sosial masyarakat.

Berdasarkan data Kementerian Sosial Republik Indonesia, terdapat lebih dari 2.500 LKS di Jawa Timur dan sekitar 1.600 di antaranya telah terakreditasi.

Namun, lanjut Khofifah, besarnya jumlah lembaga tersebut harus diiringi kualitas pelayanan yang profesional, terstandar, dan akuntabel agar mampu memberikan perlindungan sosial secara optimal.

“Semua harus berdasarkan pedoman dan prinsip-prinsip pekerjaan sosial dan aturan-aturan kesejahteraan sosial. Salah satunya adalah harus melakukan akreditasi. Akreditasi bukan sekadar administratif, melainkan standar baku agar setiap program yang dijalankan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” tegasnya.

Khofifah juga mengapresiasi dedikasi LKS di Jawa Timur yang tetap konsisten membantu masyarakat meski dukungan pemerintah masih terbatas.

“Melalui Forum ini kita yakin akan membuat harapan baru kepada semua LKS agar bisa berperan lebih baik, profesional dan akuntabel,” ucapnya.

Sementara itu, Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf mengatakan LKS merupakan mitra utama pemerintah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial sehingga membutuhkan tata kelola dan data yang akurat.

Gus Ipul, sapaannya juga mengapresiasi dukungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menjadi daerah pertama memulai revitalisasi dan akreditasi LKS di Indonesia.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.