Pemprov Kalsel libatkan pemegang PPKH cegah karhutla

1 jam yang lalu

Banjarmasin (ANTARA) - Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) melibatkan perusahaan pemegang Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan (PPKH), untuk melakukan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kepala Seksi Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, Dinas Kehutanan Provinsi Kalsel Bambang Marwanto mengatakan kesiapsiagaan menjadi kunci utama dalam menghadapi musim kemarau yang diperkirakan mulai pada Mei dan mencapai puncaknya pada Agustus hingga Oktober 2026.

Baca juga: Dishut Kalsel bentuk tim awasi pembukaan lahan cegah karhutla

“Selain itu, pembinaan masyarakat peduli api (MPA) juga akan dilaksanakan pada bulan Mei 2026, sebagai upaya memperkuat peran serta masyarakat dalam pencegahan karhutla,” katanya di Banjarbaru, Selasa.

Ia menekankan agar seluruh sarana dan prasarana pengendalian karhutla, seperti selang, mesin pompa air, alat pemadam, serta perlengkapan pendukung lainnya dipastikan dalam kondisi siap pakai.

Kondisi kemarau tahun ini diprediksi berlangsung sekitar tujuh bulan dengan tingkat El Nino lemah hingga sedang.

Meski demikian, seluruh pihak diharapkan tetap meningkatkan kewaspadaan dan kesiapsiagaan secara optimal.

Kepala Tahura Sultan Adam, Ainun Jariah mengatakan kegiatan yang dikemas dalam rapat koordinasi dalam rangka meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi musim kemarau.

Baca juga: Menteri LH utus tim analisis karhutla ke Banjarbaru dan Barito Kuala

Baca juga: BPBD Kalsel perkuat kesiapsiagaan hadapi karhutla dan kabut asap

“Kepada seluruh pemegang PPKH agar senantiasa menjaga dan mengelola lokasi rehabilitasi daerah aliran sungai (rehab DAS) sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditetapkan,” ujarnya.

Dia berharap rapat koordinasi (rakor) ini menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dan koordinasi lintas pihak, khususnya dalam menghadapi potensi kemarau panjang.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.