Pemprov Papua Barat tetapkan tujuh prioritas pembangunan 2027

1 jam yang lalu

Manokwari (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat menetapkan tujuh prioritas pembangunan tahun 2027 sebagai arah kebijakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ekonomi masyarakat, sekaligus mengurangi ketimpangan antarwilayah.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan di Manokwari, Kamis, mengatakan tujuh prioritas tersebut meliputi peningkatan akses dan kualitas pelayanan dasar, percepatan penurunan kemiskinan, penguatan perlindungan sosial, dan pemberdayaan ekonomi lokal.

Pemerintah daerah juga berupaya memperluas kesempatan kerja melalui penguatan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), serta peningkatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas untuk mengurai masalah disparitas antarwilayah.

“Pembangunan masyarakat adat yang tangguh terhadap perubahan sosial dan lingkungan, penguatan tata kelola pemerintahan, sinergi pembangunan pusat dan daerah juga menjadi prioritas,” kata Dominggus.

Selain itu, Dominggus menjelaskan bahwa sejumlah indikator makro pembangunan Papua Barat menunjukkan tren positif sepanjang 2025 yakni Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mengalami peningkatan dari 67,69 pada 2024 menjadi 68,48.

Kemudian, tingkat kemiskinan Papua Barat juga mengalami penurunan dari 21,66 persen pada 2024 menjadi 19,58 persen pada September 2025, sedangkan pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6,46 persen.

Meski demikian, kata dia, pertumbuhan ekonomi tersebut belum sepenuhnya berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja karena tingkat pengangguran terbuka di Papua Barat meningkat menjadi 4,55 persen dibandingkan tahun 2024 yang tercatat hanya 4,13 persen.

"Kondisi itu menunjukkan masih adanya kesenjangan antara pertumbuhan ekonomi dan ketersediaan lapangan kerja yang inklusif, khususnya bagi generasi muda dan pencari kerja baru,” ujarnya.

Baca juga: Pepmprov PBD sepakat percepat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih

Baca juga: Wagub PBD dukung program pembangunan 21 ribu rumah warga Papua

Baca juga: Kementerian PU: Pembangunan pusat pemerintahan PBD tuntas 100 persen

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.