Pentingnya Selat Malaka dalam Kontingensi Konflik Laut China Selatan

Marsetio

Catatan: Tulisan ini merupakan opini pribadi penulis dan tidak mencerminkan pandangan Redaksi detik.com

Selat Malaka, seperti juga Selat Hormuz, merupakan selat strategis yang apabila mengalami kontingensi konflik asimetris di Laut China Selatan akan menyebabkan kerumitan di bidang ekonomi di sejumlah negara. Pasalnya, selat tersibuk di dunia itu mengangkut 23,3 juta barrel minyak per hari yang dibawa oleh kapal-kapal tanker dari berbagai negara.

Pada 2024 terdapat 19.507 tanker curah dan 9.724 tanker raksasa (Very Large Crude Carier/CLCC) melintas di Selat Malaka. Selat itu merupakan urat nadi perekonomian dunia. Sekitar 25-30 persen perdagangan maritim diangkut melalui selat tersebut: 80 persen di antaranya merupakan impor minyak mentah China.

Negara-negara industri di Asia Timur sangat tergantung pada Selat Malaka sehingga tidak berlebihan bila disebut Selat Malaka besar kontribusinya bagi perekonomian global.

Selat Malaka yang memisahkan Semenanjung Malaya dengan Pulau Sumatera memiliki panjang sekitar 930 km dengan titik tersempit 38 km (24 mil) di Selat Philip (Singapura), dan titik terlebar 250 km di ujung barat laut Pulau We, Sabang.

Di titik tersempit itulah berbagai masalah bisa timbul baik karena konflik bersenjata, blokade maupun karena adanya kecelakaan kapal.

Setiap tahun, Selat Malaka dilayari 75.000 kapal berbagai jenis, artinya setiap hari melintas ribuan kapal di sana. Apabila selat itu mengalami kontigensi, maka kapal-kapal tersebut tidak dapat melintas, sehingga suplai barang terganggu. Akibatnya, akan terjadinya krisis sebagaimana pernah terjadi di Terusan Suez tahun 2021.

Terusan Suez, ketika itu lumpuh seminggu setelah kapal kontainer sepanjang 400 meter, MV Ever Given, kandas menyilang sehingga badan kapal raksasa itu menutup alur pelayaran. Akibatnya, kapal-kapal lainnya tidak bisa lewat, menyebabkan arus distribusi logistik dari Asia ke Eropa dan sebaliknya terganggu.

Peristiwa lumpuhnya Terusan Suez murni karena kecelakaan, bukan karena peperangan asimetris. Kondisinya tentu lebih serius bila penutupan terusan itu karena adanya perang, sebagaimana dilakukan Iran yang memblokade Selat Hormuz pada perang Iran-AS-Israel.

Konflik Laut China Selatan

Kontingensi di Selat Malaka bisa terjadi apabila potensi konflik di Laut China Selatan (LCS) maupun di Selat Taiwan tidak terkendali dan berubah menjadi perang terbatas maupun perang terbuka antara negara-negara di kawasan itu. Sebagaimana diketahui di LCS terdapat klaim tumpang tindih yang melibatkan China, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Malaysia.

China secara sepihak menyatakan 90 persen perairan di LCS sebagai miliknya meskipun mendapat sanggahan dari negara-negara klaiman lainnya. China bahkan tidak mengakui keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional yang menyatakan China tidak punya dasar untuk menyatakan LCS sebagai wilayah kedaulatannya.

Dalam konteks seperti itu bila terjadi konflik bersenjata di LCS maka Selat Malaka yang merupakan pintu gerbang menuju Samudra Hindia akan mengalami kontingensi terutama bila negara-negara yang terlibat konflik menggunakan selat itu sebagai arena peperangan asimetris sebagaimana dilakukan Iran di Selat Hormuz.

Selain negara-negara klaiman, di LCS juga ada armada kapal-kapal perang AS yang melaksanakan pelayaran Freedom of Operation Navigations (FONOPs), karena menganggap perairan itu adalah perairan internasional. Akibatnya, sering terjadi ketegangan antara AS dengan China.

Potensi konflik juga terdapat di Selat Taiwan, karena China menganggap Republik Taiwan bukan negara berdaulat, tetapi bagian dari China. Kondisi itu terjadi setelah perang saudara tahun 1949 antara Partai Komunis China dengan Partai Koumintang berakhir dengan kalahnya Koumintang yang menyingkir ke Pulau Taiwan hingga sekarang.

Apabila China melancarkan operasi militer untuk merebut Taiwan, maka sebuah malapetaka besar akan terjadi, sebab AS tidak akan membiarkan invasi itu terjadi. AS memiliki Taiwan Relations Act yang disahkan Kongres AS. Aturan itu berisi AS akan membantu Taiwan bila negara itu diserang negara lain.

Bila itu terjadi, Selat Taiwan akan diblokade China. Lanjutannya, Selat Malaka bisa juga akan diblokade AS maupun China untuk mendapatkan keuntungan taktis dan strategis.

Selat Strategis sebagai Wahana Perang

Pada perang Iran-AS-Israel Februari-Maret lalu, terlihat bagaimana sebuah selat yang bernilai strategis dijadikan sebagai salah satu strategi untuk meraih keuntungan taktis dalam peperangan. Iran dengan penuh perhitungan menutup Selat Hormuz untuk memaksa AS melakukan gencatan senjata.

Perang AS-Iran-Israel merupakan perang asimetris generasi keempat yang dijalankan Iran. Selain menutup Selat Hormuz, Iran juga memainkan proksi Hizbullah, Hamas dan Houthi untuk bertempur di tiga front berbeda.

Pada sisi lain, Angkatan Bersenjata Iran (Artesh) bersama Garda Revolusi Islam (IRGC) meluncurkan banyak drone murah ke Israel maupun ke pangkalan militer AS di negara-negara Teluk.

Strategi peperangan asimetris Iran tersebut berdampak pada kelangkaan minyak dunia akibat 20 persen pasokannya tertahan di Hormuz, sementara drone dan rudal Iran mampu menguras rudal-rudal AS-Israel yang berharga mahal.

Kondisi seperti itulah yang harus dihindari dan jangan sampai terjadi di Selat Malaka. Untuk itu perlu sebuah pemikiran strategis dari negara-negara di kawasan untuk menjaga Selat Malaka dan terhindar dari kontingensi konflik dengan mengedepankan diplomasi multilateral maupun bilateral untuk menghindarkan konflik bersenjata.

Marsetio. Guru Besar Universitas Pertahanan dan Mantan Kepala Staf Angkatan Laut.