Petani Sawit Sumut Khawatir Kebijakan Ekspor Satu Pintu Melalui DSI

Kekhawatiran melanda kalangan petani sawit di Sumatera Utara terkait rencana penerapan kebijakan ekspor satu pintu komoditas sumber daya alam strategis melalui Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Keresahan ini dipicu oleh potensi bertambahnya tekanan terhadap tata niaga sawit saat harga buah di tingkat kebun sedang merosot.

Dilansir dari Money, penurunan tajam terjadi pada harga tandan buah segar (TBS) sawit yang diterima petani, dari yang sebelumnya sempat menyentuh kisaran Rp 3.700 per kilogram menjadi sekitar Rp 2.300 per kilogram. Penurunan harga ini dinilai memberatkan para petani lokal.

"Semula harganya bagus, bisa mencapai Rp 3.600 hingga Rp3.700 per kg. Sekarang Cuma dihargai Rp 2.300 sampai Rp 2.500. Kondisi kami diperberat dengan mahalnya harga pupuk. Pupuk yang naik jenis NPK yaitu Rp 900.000 per satu sak dari Rp 700.000," keluh Wahyudin, petani sawit di Langkat kepada Kompas.com, Minggu (31/5/2026).

Di sisi lain, kebijakan tersebut tidak berdampak secara psikologis bagi sejumlah pabrik kelapa sawit (PKS) dalam membeli TBS petani dengan harga rendah. Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Usaha di Kecamatan Natal, misalnya, tetap menerima harga pembelian tinggi dari mitranya yang mengacu pada ketentuan resmi pemerintah daerah.

"Kami bersyukur, PT RMM membeli TBS kami dengan harga tinggi, sesuai ketentuan Disbun. Petani bisa lebih tenang, bisa mengimbangi kebutuhan pupuk dan BBM yang masih tinggi," jelas Mujahit, Ketua Koperasi Unit Desa (KUD) Sumber Usaha.

Sementara itu, pemerintah mencatat masih ada 123 pabrik kelapa sawit yang membeli TBS petani di bawah harga ketetapan. Jumlah ini diklaim menurun oleh Kementerian Pertanian dari yang sebelumnya tercatat sebanyak 139 PKS melakukan praktik serupa.

Pemerintah menegaskan bahwa pembentukan DSI bertujuan untuk memperbaiki tata kelola perdagangan komoditas strategis agar lebih transparan dan efisien, bukan untuk menekan harga TBS dalam negeri karena harga CPO global saat ini masih berada di level yang baik.

"PT DSI tidak mengambil keuntungan. Ini hanya perusahaan pengelola dan pengawas yang bekerja secara transparan dan akuntabel," ujar Sudaryono, Wakil Menteri Pertanian, Jumat (29/5/2026).