Peternak Protes Harga Telur dan Ayam Anjlok di Bawah Acuan

Sejumlah peternak unggas nasional menyuarakan protes dengan membagikan hingga membuang telur akibat harga jual di tingkat kandang yang merosot tajam di bawah Harga Acuan Pembelian (HAP) pemerintah pada Jumat (8/5/2026). Fenomena ini terjadi di tengah lonjakan biaya produksi akibat mahalnya bahan baku pakan ternak.

Data lapangan menunjukkan harga ayam hidup saat ini hanya berkisar Rp16.000 hingga Rp18.000 per kilogram, jauh di bawah HAP sebesar Rp25.000 per kilogram. Sementara itu, biaya pokok produksi ayam pedaging telah menyentuh angka Rp20.000 sampai Rp21.000 per kilogram.

Kondisi serupa menimpa komoditas telur ayam ras yang dijual peternak seharga Rp22.000 per kilogram, meski pemerintah menetapkan HAP senilai Rp26.500 per kilogram. Ketua Komunitas Peternak Unggas Nasional (KPUN) Alvino Antonio mengonfirmasi bahwa aksi buang telur dilakukan untuk menarik perhatian otoritas terkait.

"Sudah, sudah beberapa kali kejadian gitu. Sebenarnya bukan buang-buang telur sih, mereka lebih senang sebenarnya pengen membagikan. Jadi buang-buang telur itu ya supaya kalau nggak gitu kan nggak rame," ujar Alvino, Ketua KPUN.

Ia menjelaskan bahwa mayoritas telur tetap disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan agar tidak menjadi mubazir. Alvino menegaskan bahwa peternak sadar akan nilai ekonomis produk mereka di tengah kesulitan pangan.

"But sebenarnya mereka sudah membagikan kok, mereka membagikan. Yang dibuang-buang itu hanya sedikit karena mereka sadar kan daripada dibuang kan banyak orang yang membutuhkan," katanya.

Terkait munculnya isu mogok produksi secara nasional, Alvino menyampaikan harapannya agar langkah ekstrem tersebut tidak sampai dilakukan oleh para anggota komunitas. Dampak terhadap pasokan pangan masyarakat menjadi pertimbangan utama peternak dalam mengambil keputusan.

"Kalau untuk mogok sih semoga jangan ya. Karena kalau sampai peternak mogok kan kasihan juga konsumen nanti semua repot jadinya," ujar Alvino.

Menurutnya, kenaikan biaya produksi saat ini dipicu oleh pergerakan nilai tukar dolar AS yang membuat bahan baku impor semakin mahal. Hal ini menyebabkan Harga Pokok Produksi (HPP) di tingkat peternak terus merangkak naik tanpa diikuti kenaikan harga jual.

"Hari ini kan harga bahan baku pakan ternak itu naik semua. Jadi otomatis HPP peternak naik kan seperti itu," katanya.

Menanggapi situasi tersebut, Ketua Koperasi Peternak Unggas Sejahtera (KPUS) Jawa Tengah dan Kendal, Suwardi, mengkritik kebijakan distribusi bahan baku yang dianggap memberatkan peternak rakyat. Ia menyoroti kenaikan harga pakan hingga 20 persen akibat pengalihan sistem distribusi tertentu.

"Jangan sampai pemerintah membuat produk hukum contohnya pengalihan BKK (Bursa Kerja Khusus) dari swasta ke Berdikari mengakibatkan hari ini kondisinya harga pakan naik 20%. Apakah ini adil dan bijak untuk kita?" ujar Suwardi, Ketua KPUS.

Suwardi berpendapat bahwa stabilitas harga telur di angka Rp25.000 per kilogram sangat mungkin dicapai jika pemerintah membenahi tata kelola sektor hulu. Fokus utama perbaikan seharusnya menyasar pada pengendalian harga jagung, dedak, dan bungkil kedelai.

"Kalau kita mau harga telur Rp25.000 bisa tidak? Bisa. Yang penting di hulu ditata dengan adil dan bijaksana," ujarnya.

Selain itu, Suwardi mendesak pemerintah untuk meninjau kembali beban pajak dan pungutan yang ada di rantai produksi pangan nasional. Ia meminta perlindungan nyata bagi peternak mandiri dari dominasi integrator besar guna menjaga kedaulatan pangan.

"Kalau kita mau sadar pangan yang kuat menjadi negara yang berdaulat, tolong isi perut jangan dibelenggu dengan pajak-pajak," tutur Suwardi.