PKS Bantah Konflik Internal Terkait Penggantian Ketua DPRD DKI Jakarta

Ketua Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta Muhammad Taufik Zoelkifli menegaskan bahwa penggantian Khoirudin dari posisi Ketua DPRD DKI Jakarta pada Selasa (21/4/2026) murni merupakan bagian dari strategi konsolidasi internal partai. Langkah ini diambil guna memperbarui organisasi demi kepentingan masyarakat luas.

Pria yang akrab disapa MTZ tersebut menjelaskan bahwa perubahan struktur ini merupakan kelanjutan dari rangkaian regenerasi kepengurusan yang sebelumnya telah dilakukan di tingkat pusat dan pimpinan fraksi. Keputusan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan DPP PKS Nomor 179/SKEP/DPP-PKS/2026.

"Enggak ada. Jadi ini semata-mata memang untuk konsolidasi aja. Karena kan kita memperbarui gitu ya untuk kebaikan dari masyarakat juga," kata MTZ, Selasa (21/4/2026).

Ia memaparkan bahwa pergeseran jabatan adalah hal lumrah di tubuh PKS, serupa dengan pergantian Presiden Partai dan Ketua Fraksi yang sebelumnya dijabat oleh Ismail sebelum beralih kepadanya. Penegasan ini disampaikan untuk menepis isu adanya keretakan di dalam partai.

"Jadi kan kemarin memang sudah ada pergantian dari Presiden Partai PKS, kemudian pergantian dari ketua fraksi juga diganti kan, tadinya kan Pak Ismail ya, sekarang saya. Nah itu jadi, itu rangkaian dari itu saja," ungkapnya.

MTZ menambahkan bahwa seluruh kader di tingkat wilayah dan dewan tetap patuh pada keputusan Dewan Pimpinan Pusat. Menurutnya, Khoirudin secara personal juga telah menerima kebijakan tersebut dengan lapang dada.

"Tentu (DPP) pasti sudah punya juga alasan-alasan perhitungannya segala macam, tapi intinya kami di PKS baik di dewan maupun di tempat lain itu Sami'na wa Atho'na. Jadi Ustaz Khoirudin juga menyatakan siap ditempatkan di mana saja," kata Taufik.

Mengenai validitas dokumen yang beredar, pihak fraksi membenarkan adanya surat nomor 022/F-PKS/DPRD/IV/2026 yang menindaklanjuti instruksi pusat terkait posisi Suhud Alynudin sebagai pengganti. MTZ kembali menekankan loyalitas kader terhadap arahan organisasi.

"Iya benar," kata pria yang akrab disapa MTZ kepada TribunJakarta.com, Selasa (21/4/2026).

Sikap patuh tersebut menjadi prinsip utama yang dipegang oleh pengurus di tingkat daerah. Fraksi menyatakan siap menjalankan perubahan demi menjaga stabilitas kinerja partai di parlemen.

"Kalau kita kan di DPW ya, kita sih kalau di PKS kita prinsipnya sami'na wa atha'na gitu. Jadi kalau misalnya emang ada perubahan, ya kita dengar, kita taat gitu," kata MTZ.

Saat ini, prosedur formal penggantian Ketua DPRD sedang berjalan melalui koordinasi antara DPP, DPW PKS Jakarta, dan Fraksi di DPRD. Mekanisme selanjutnya melibatkan Kementerian Dalam Negeri serta komunikasi intensif dengan Gubernur Jakarta.

"Jadi prosesnya nanti Kemendagri baru kemudian balik lagi ke DPRD, tentu saja juga dengan konsolidasi atau koordinasi dengan Gubernur."

Taufik menjelaskan bahwa pihak Gubernur sudah mengetahui perkembangan ini dan tahap berikutnya akan dilaksanakan melalui rapat paripurna sesuai prosedur yang berlaku.

"Gubernur sudah tahu. Maka nanti ada proses ada paripurna dan lain-lain, ada prosedurnya ya. Jadi sekarang sudah sampai situ," terang dia.