PLN tekankan keadilan dalam investasi pengembangan EBT di Indonesia

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - PT PLN (Persero) menekankan pentingnya keadilan (fairness) dalam mendukung investasi pengembangan proyek-proyek energi baru terbarukan (EBT) di Indonesia.

Direktur Manajemen Risiko PLN Adi Lumakso dalam acara Economic Briefing 2026 di Jakarta, Kamis, mengatakan aspek ini krusial karena dalam pengembangan proyek EBT memerlukan sinergi yang melibatkan pemerintah hingga pihak swasta.

“PLN juga akan menciptakan iklim investasi yang menarik, artinya ada fairness disini. Ada fairness itu, ya, memang ini ada porsinya masing-masing, kemudian dipastikan para pihak yang terkait itu juga akan menjalankan return yang memadai, supaya dapat investasi,“ kata Adi.

Lebih lanjut, ia mengatakan hal ini juga senada dengan upaya penguatan konektivitas jaringan antarpulau. Misalnya, kondisi di mana pasokan listrik yang berlebih di Pulau Jawa bisa diintegrasikan dengan sistem kelistrikan Pulau Sumatera.

“Memang program (pengembangan EBT) ini besar sekali, karena memang mengubah (transisi energi) ini, diperlukan investasi yang luar biasa. Itu emang besar sekali, terkait sama kapasitas yang dibangun juga besar, apalagi negara kita negara kepulauan,” ujar dia.

Adi mengatakan, PLN memastikan investasi pengembangan EBT pun didukung dengan regulasi penunjang dari pemerintah dan keterlibatan mitra-mitra strategis lainnya.

“PLN tidak akan sendiri. PLN masih menggandeng pemerintah (terkait) regulasi, kemudian juga dari swasta untuk sama-sama, dan juga para mitra strategis di instansi pemerintah dan juga swasta agar bisa kolaborasi, sinergi untuk memastikan ini bisa jadi bagus,” katanya.

Sementara itu, pemerintah Indonesia terus menunjukkan komitmennya dalam percepatan transisi energi menuju sistem kelistrikan yang lebih hijau dan berkelanjutan.

Melalui Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034, pemerintah menargetkan penambahan kapasitas pembangkit baru sebesar 69,5 gigawatt (GW), dengan 76 persennya berasal dari energi terbarukan seperti surya, air, angin, dan panas bumi, serta didukung oleh sistem penyimpanan energi (baterai dan pumped-storage hydropower).

Lebih rinci, target energi terbarukan dalam RUPTL tersebut mencakup 42,6 GW dari EBT yang meliputi 17,1 GW tenaga surya, 11,7 GW air, 7,2 GW angin, dan 5,2 GW panas bumi.

Komitmen ini semakin diperkuat dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 100 GW dalam waktu relatif singkat, sebagai langkah strategis mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil sekaligus mendukung target ambisius 100 persen listrik dari energi terbarukan dalam 10 tahun ke depan.

Selain itu, pemerintah juga mengalokasikan dukungan fiskal untuk ketahanan energi sebesar Rp402,4 triliun pada 2026.

Baca juga: BKPM: Proyek energi hijau jadi daya tarik RI bagi investor luar negeri

Baca juga: Krisis global dinilai peluang bagi RI percepat energi baru terbarukan

Baca juga: Kepala BRIN lirik inovasi baru untuk atasi krisis air dan energi

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.