Polisi Turki Gerebek Kantor Partai Oposisi CHP di Ankara

Ratusan personel polisi antihuru-hara Turki menggerebek kantor pusat Partai Rakyat Republik (CHP) di Ankara pada Minggu (24/5) setelah adanya putusan pengadilan yang memberhentikan kepemimpinan partai oposisi utama tersebut.

Penggerebekan yang diwarnai dengan penembakan gas air mata ini dipicu oleh aksi anggota partai CHP yang memblokir pintu masuk gedung, dilansir dari Detikcom yang mengutip laporan AFP pada Senin (25/5/2026).

Tindakan pemblokiran tersebut dilakukan demi menentang perintah pengadilan yang dirilis pada Kamis (21/5) waktu setempat sebagai bagian dari penyelidikan resmi terhadap CHP.

Petugas kepolisian pada akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam gedung dan mengeluarkan pemimpin partai, setelah sebelumnya para pendukung mantan ketua partai, Kemal Kilicdaroglu, berusaha merangsek masuk sebelum polisi mengambil alih situasi.

Keputusan pengadilan pada Kamis lalu tersebut membatalkan kemenangan Ozgur Ozel dalam pemilihan ketua CHP tahun 2023 dan menunjuk Kemal Kilicdaroglu sebagai pemimpin sementara partai.

"Partai Rakyat Republik mulai sekarang akan berada di jalanan atau di alun-alun," kata Ozel saat dirinya dipaksa keluar dari gedung kantor CHP.

Politikus oposisi tersebut kemudian berangkat menuju parlemen Turki dengan dikelilingi oleh para pendukungnya untuk melanjutkan gerakan protes.

"Kita akan berbaris menuju pusat kekuasaan," tegas Ozel saat dia berangkat ke parlemen Turki dikelilingi para pendukungnya.

Intervensi aparat keamanan ini memancing reaksi keras dari lembaga swadaya masyarakat internasional yang menyoroti kemunduran iklim demokrasi di negara tersebut.

Human Rights Watch (HRW) memperingatkan bahwa pemerintah Presiden Recep Tayyip Erdogan sedang merusak demokrasi Turki melalui penerapan taktik yang kasar terhadap CHP.

Tekanan politik terhadap CHP ini bukan yang pertama kali terjadi, mengingat tahun lalu otoritas Turki memenjarakan Wali Kota Istanbul Ekrem Imamoglu yang merupakan kandidat terkemuka CHP untuk pemilu presiden 2028.

Selain ketegangan di Ankara, insiden serupa juga melanda Istanbul saat pengadilan menunjuk seorang administrator untuk mengambil alih kantor regional CHP di kota tersebut.

"pukulan terbaru yang sangat merusak bagi supremasi hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia" sebut HRW mengenai perintah pengadilan Turki tersebut.