Politik, dari Muktamar PBNU hingga rencana tambah kuota magang

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Beberapa isu yang berkaitan dengan politik dan beberapa tokoh politik terjadi sepanjang Minggu (26/4). Beberapa isu di antaranya dari mulai persiapan Muktamar PBNU hingga pemerintah akan tambah kuota magang.

Berikut ragam berita politik yang telah dirangkum ANTARA.

1. PBNU matangkan persiapan Muktamar ke-35 NU pada Agustus 2026

Bandarlampung (ANTARA) - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) terus mematangkan persiapan pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) yang dijadwalkan berlangsung pada Agustus 2026.

"Persiapan menuju Muktamar NU ke-35 terus berjalan dan kini memasuki tahap pematangan," kata Sekretaris Jendral PBNU Saifullah Yusuf atau yang kerap disapa Gus Ipul di Bandarlampung, Minggu.

Di sini

2. PAN dukung gagasan KPK batasi pemakaian uang tunai pada pemilu

Jakarta (ANTARA) - Partai Amanat Nasional (PAN) mendukung gagasan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang memandang perlu aturan pembatasan pemakaian uang tunai atau kartal selama tahapan pemilihan umum atau pemilu.

Menurut PAN, jika gagasan ini masuk di pasal-pasal Undang-Undang Pemilu maka akan dapat memurnikan suara rakyat, mendorong transparansi dan modernisasi kampanye.

Di sini

3. PKS gelar dialog ketahanan ekonomi dan pangan peringati Milad Ke-24

Jakarta (ANTARA) - Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperingati Milad Ke-24 dengan menggelar dialog untuk penguatan ketahanan ekonomi, pangan, dan energi, serta berbagai rangkaian gerakan nyata dalam menghadapi tantangan bangsa.

Ketua Panitia Pelaksanaan Milad Ke-24 PKS yang juga Ketua DPP PKS Bidang Petani, Peternak, dan Nelayan, Riyono Caping dalam keterangannya di Jakarta, Minggu, menegaskan bahwa usia PKS yang semakin matang harus diiringi dengan kontribusi yang semakin nyata bagi masyarakat.

Di sini

4. Mendagri: Iklim kompetitif pacu kinerja kepala daerah

Jakarta (ANTARA) - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menegaskan pentingnya membangun iklim kompetitif antarkepala daerah untuk mendorong peningkatan kinerja pemerintahan daerah.

Tito menjelaskan, sistem pemerintahan Indonesia yang menganut otonomi daerah memberikan kewenangan besar kepada pemerintah daerah (Pemda). Kondisi ini membuat kinerja daerah menjadi faktor penting yang berkontribusi langsung terhadap capaian nasional.

Di sini

5. Seskab dan Menaker diskusi tambah kuota magang nasional 2026–2027

Jakarta (ANTARA) - Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dan Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli berdiskusi membahas penambahan kuota peserta program magang nasional untuk periode tahun 2026–2027.

Seskab Teddy, saat dihubungi di Jakarta, Minggu, menjelaskan pertemuan dengan Menaker Yassierli berlangsung di Gedung Sekretariat Kabinet RI, Jakarta, Sabtu (25/4).

Di sini

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.