Prabowo Catat Aspirasi Daycare dan Perumahan Terintegrasi untuk Buruh

Presiden Prabowo Subianto menampung sejumlah aspirasi strategis mulai dari fasilitas penitipan anak atau daycare hingga program hunian bagi pekerja saat menghadiri peringatan May Day 2026 di Monas, Jakarta Pusat, pada Jumat (1/5/2026). Sebagaimana dilansir dari Detikcom, Presiden tampak mencatat langsung poin-poin tuntutan yang disampaikan oleh perwakilan buruh guna meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja nasional.

Ketua Umum Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI), Ilhamsyah, menyampaikan kendala yang dihadapi oleh para pekerja muda yang telah berkeluarga. Ia menekankan bahwa absennya fasilitas pengasuhan anak yang terjangkau memaksa buruh pada pilihan yang sulit antara karier atau pengasuhan mandiri.

"Bagi pekerja muda yang baru menikah setelah berkeluarga dan punya anak mereka dihadapkan pilihan pahit. Pertama anaknya dititip ke neneknya di kampung atau salah satu dari mereka keluar bekerja untuk jaga anak," ucap Ilham di Monas, Jumat (1/5/2026).

Aspirasi tersebut mendorong adanya desakan agar pemerintah menyediakan infrastruktur penunjang di sektor industri. Kehadiran negara sangat diharapkan dalam bentuk penyediaan fasilitas daycare yang terstandarisasi bagi anak-anak buruh.

"Kami harap negara hadir untuk membuat daycare," ucap Ilham.

Ilhamsyah memaparkan bahwa fasilitas pengasuhan tersebut idealnya berada di lingkungan permukiman buruh untuk menjamin kualitas hidup generasi mendatang. Hal ini dianggap penting agar anak-anak para pekerja mendapatkan jaminan kesehatan serta pola asuh yang memadai sejak usia dini.

"Negera harus bisa hadir untuk menciptakan manusia-manusia yang lebih baik ke depan dari balita," ucap Ilham.

Selain masalah pengasuhan anak, sektor perumahan menjadi poin krusial yang dibahas dalam pertemuan tersebut. Ilhamsyah mendorong adanya integrasi antara kawasan hunian dengan area kerja guna meminimalisir beban finansial dan tingkat stres para pekerja akibat jarak tempuh yang jauh.

"Sehingga buruh bekerja tak perlu lagi naik motor, kita bisa mengurangi kemacetan, bisa mengurangi stres, perumahan terintegrasi adalah jalan yang terbaik," ucapnya.

Biaya tempat tinggal saat ini disebut menjadi beban utama dalam struktur pengeluaran bulanan buruh. Integrasi perumahan dinilai sebagai solusi konkret untuk menjaga daya beli pekerja dari potongan upah yang besar untuk biaya sewa.

"Karena 20 sampai 30 persen pengeluaran dari upah habis untuk bayar kontrakan setiap bulan," lanjut Ilham.

Pihak buruh juga menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan oleh pemerintah untuk menjamin kepatuhan perusahaan terhadap standar pengupahan dan keselamatan kerja. Penegakan hukum yang tegas dianggap sebagai kunci utama dalam mewujudkan keadilan bagi seluruh pekerja di Indonesia.

"Tak boleh ada yang lalai terhadap K3, tak boleh ada lagi hubungan kerja yang liberal, sehingga fungsi pengawasan menjadi ujung tombak untuk menegakkan konstitusi untuk menegakkan keadilan," ucapnya.