Prabowo Kucurkan Rp 4 Triliun Amankan 1800 Pelintasan Sebidang Kereta

Presiden Prabowo Subianto mengalokasikan anggaran sebesar Rp 4 triliun untuk menangani 1.800 titik pelintasan sebidang kereta api yang tidak dijaga di seluruh Indonesia. Kebijakan ini disampaikan saat meninjau lokasi kecelakaan kereta api di Stasiun Bekasi, Jawa Barat, pada Selasa (28/4/2026).

Dilansir dari Money, langkah pemerintah ini merupakan upaya meminimalisir risiko kecelakaan di jalur kereta api. Presiden menegaskan bahwa pendanaan tersebut merupakan prioritas negara demi menjamin keselamatan masyarakat dalam bertransportasi.

"Kita perhitungkan sekitar hampir Rp 4 triliun ya demi keselamatan dan demi karena kita sangat penting sangat perlu kereta api jadi kita keluarkan itu," kata Prabowo, Presiden RI.

Kepala Negara menjelaskan bahwa ribuan pelintasan tersebut merupakan peninggalan era kolonial yang belum terselesaikan selama puluhan tahun. Solusi yang disiapkan mencakup pembangunan jembatan layang (flyover) hingga penyediaan pos penjagaan di setiap titik rawan.

"Sekarang saatnya sudah berapa puluh tahun tidak dilakukan sekarang kita lakukan," ucap Prabowo.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto memastikan bahwa seluruh pendanaan program ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Hal ini disampaikan Airlangga di kantornya untuk memperjelas mekanisme fiskal program tersebut.

"Ya kalau anggaran kan selalu sumbernya sama (APBN)," kata Airlangga, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Kepala Badan Pengaturan BUMN Dony Oskaria memberikan penegasan bahwa perbaikan 1.800 titik ini sudah menjadi agenda kerja pemerintah tahun ini. Program tersebut bukan sekadar reaksi spontan terhadap insiden kecelakaan terbaru yang melibatkan kereta jarak jauh dan KRL.

"Ini sebetulnya sudah masuk dalam program kerja kita tahun ini sebagaimana diarahkan Bapak Presiden kepada kurang lebih 1.800 lintasan kereta selama itu wajib diperbaiki harus ada pintunya," ujar Dony, Kepala Badan Pengaturan BUMN.

Dony menambahkan bahwa Kementerian Perhubungan memegang otoritas utama atas prasarana tersebut. Meski pihak BUMN memiliki anggaran internal, namun dukungan dana dari pemerintah tetap menjadi tumpuan utama dalam pelaksanaan fisik di lapangan.

"Itu dari pemerintah, dari kami juga ada bujet juga tetapi dari pemerintah memang ini kan Kemenhub yang memang prasarana itu menjadi dari pemerintah juga," katanya.