Prabowo panggil Mendikti dan Menteri Kelautan bahas kampung nelayan

1 jam yang lalu

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto dan Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin siang, membahas salah satunya mengenai program Kampung/Desa Nelayan Merah Putih.

Dua menteri tersebut tiba satu per satu di Istana Kepresidenan sejak pukul 13.30 WIB. Keduanya mengaku belum mengetahui agenda rapat bersama Presiden Prabowo siang ini.

"Cuma mungkin tentang giant sea wall (tanggul laut raksasa, red.) ya, tetapi nanti saya lihat dulu ya. Nanti saya kabarin," kata Mendiktisaintek Brian Yuliarto menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui sebelum masuk rapat.

Ia melanjutkan sebagai Mendiktisaintek, dirinya akan memaksimalkan peran-peran perguruan tinggi dalam mendukung program-program prioritas pemerintah.

Sementara itu, Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono juga belum mengetahui agenda rapat. Namun, dia menyebut "kampung nelayan" saat ditemui wartawan sebelum masuk rapat.

Wakil Menteri Kelautan dan Perikanan Didit Herdiawan Ashaf juga tiba di Istana Kepresidenan RI, Senin siang, untuk rapat bersama Presiden Prabowo.

Baca juga: Rekrutmen 5.476 pengelola Kampung Nelayan Merah Putih resmi dibuka

Pada Rabu (15/4), pemerintah resmi membuka rekrutmen nasional sebanyak 5.476 formasi khusus bagi pengelola Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP).

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan dalam jumpa pers di Jakarta, Rabu (15/4), menegaskan bahwa seleksi dilakukan secara terbuka, transparan, dan akuntabel tanpa pungutan biaya.

Seleksi terbuka bagi lulusan D3, D4, dan S1 semua jurusan dengan syarat usia maksimal 35 tahun dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 2,75.

Mereka yang lolos akan ditempatkan sebagai pegawai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di bawah PT Agrinas Jaladri Nusantara dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) selama dua tahun.

"Tidak ada jalur khusus, tidak ada titipan, tidak ada biaya. Semua proses hanya melalui kanal resmi phtc.panselnas.go.id. Bila ada pihak yang menjanjikan kelulusan dengan imbalan, itu penipuan," kata Zulhas.

Ia juga menegaskan penempatan tenaga kerja akan mengutamakan masyarakat lokal.

"Kalau ada dua kandidat dengan nilai sama maka diprioritaskan yang berasal dari kawasan terdekat," katanya.

Baca juga: Pemerintah targetkan 100 titik kampung nelayan rampung akhir Mei 2026

Baca juga: KSP: Kampung Nelayan Merah Putih naikkan produktivitas dua kali lipat

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.