Prabowo: Penipuan Ekspor Penyebab Gaji Guru hingga ASN Kecil

PRESIDEN Prabowo Subianto mengungkapkan faktor yang menjadi penyebab gaji guru, penegak hukum, hingga aparatur sipil negara (ASN) di Indonesia kecil. Prabowo menyampaikan pandangannya tersebut saat berpidato dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Rabu, 20 Mei 2026.

Salah satu faktor itu, kata Prabowo, adalah praktik penipuan dalam perdagangan luar negeri. "Ini yang menyebabkan gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya," kata dia di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta.

Menurut Prabowo, Indonesia sebenarnya tidak pernah rugi dalam ekspor dan impor. "Ekspor kita selalu lebih daripada impor," ucap Ketua Umum Partai Gerindra ini.

Namun, ia berujar, tidak seluruh keuntungan dari ekspor itu tercatat ke penerimaan negara. Prabowo menyinggung praktik under-invoicing, under-accounting, transfer pricing, hingga penyelundupan sebagai celah yang membuat penerimaan negara tidak optimal dari ekspor.

Prabowo mengatakan praktik curang itu telah terjadi hingga 34 tahun. “Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under invoicing. Under invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan,” tuturnya. 

Under-invoicing adalah praktik pelaporan nilai ekspor di bawah harga sebenarnya. Metode ini kerap digunakan untuk menghindari pajak, penyelundupan, hingga pencucian uang. Menurut dia, praktik ini terjadi di berbagai komoditas, termasuk kelapa sawit.

Sejumlah pengusaha, kata Prabowo, tidak melaporkan jumlah ekspor mereka yang sebenarnya. Ia mengatakan mereka berbuat curang dengan memanfaatkan perusahaan milik sendiri di luar negeri. "Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri, yang harganya jauh di bawah harga sebenarnya," ucap dia.

Dalam pidatonya, mantan Menteri Pertahanan ini mengklaim praktik under invoicing telah merugikan negara selama 34 tahun terakhir dengan nilai US$ 908 miliar. Data yang dia sampaikan bersumber dari UN Comtrade 2025 dan diolah oleh NEXT Indonesia Institute.

Maka dari itu, Prabowo menyampaikan negara perlu berani membenahi sistem pengawasan secara menyeluruh, khususnya di sektor kepabeanan. "Kita harus berani mengatakan apa adanya, kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita," kata dia.