Prabowo Perintahkan BPKP Usut Penyelewengan Pejabat Dekat Istana

Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memerintahkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk mengusut tuntas dugaan penyelewengan anggaran oleh pejabat negara, termasuk orang-orang yang dekat dengan dirinya. Penegasan tersebut disampaikan saat meresmikan Museum Marsinah dan Rumah Singgah di Desa Nglundo, Sukomoro, Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026).

Kepala Negara mengungkapkan rasa penyesalannya setelah menerima laporan langsung mengenai maraknya pejabat yang menyalahgunakan wewenang di tengah masa jabatannya.

"Tadi harus terus kita koreksi diri. Saya geleng-geleng kepala, sedih saya, bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang menyeleweng. Saya sedih. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan, diberi jabatan yang penting. Begitu dia menjabat, menyeleweng, mencuri uang rakyat. Bagaimana? Apa yang harus saya buat?" kata Prabowo Subianto.

Menurut penjelasan Kepala Negara, situasi tersebut terungkap saat Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh mendatangi dirinya untuk meminta petunjuk penanganan kasus.

"Kepala BPKP datang ke saya agak gemetar. Heran saya, kenapa dia stres dulu? Karena yang dia laporkan diketahui bahwa itu beberapa orang dekat sama saya. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh ditelusuri atau tidak pemeriksaannya, karena dia tahu ini dekat sama presiden," lanjut Prabowo Subianto.

Presiden kemudian langsung memberikan instruksi tegas agar proses pemeriksaan tetap berjalan tanpa memandang hubungan kedekatan politik maupun personal.

"Dia lihat saya, saya billing masalahnya apa, ‘Bagaimana Pak petunjuknya?’ Teruskan pemeriksaan! Tidak ada, nggak ada. Mau orang Prabowo, bukan orang Prabowo, dekat sama saya, nggak ada urusan. Kalau ada indikasi, terus periksa. Justru kalau diberikan kehormatan harus lebih hati-hati dan lebih menjaga. Bukan diberi wewenang, kepercayaan, malah merasa adigang adigung adiguna, merasa di atas, dan merasa negara ini bodoh," lanjutnya.

Sistem pengawasan berbasis digital yang kini diterapkan pemerintah seharusnya mempersempit ruang gerak pelaku tindak pidana korupsi di lingkungan aparat.

"Saudara-saudara, saya heran kalau hari gini masih ada yang coba-coba ya. Apa itu, di aparat ya, saya heran. Sekarang ada digital ya, ada macam-macam sekarang, pasti ketahuan deh," kata Prabowo Subianto.

Selain menyayangkan tindakan penyelewengan tersebut, ia juga memikirkan dampak sosial psikologis yang harus ditanggung oleh keluarga pelaku.

"Saya sedih, di ujung puncak karier, yang paling saya sedih adalah nanti anak dan istrinya," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden memberikan jaminan keamanan dan dukungan penuh kepada institusi BPKP untuk menegakkan hukum demi tanggung jawab kepada masyarakat.

"Tapi saya katakan, jaminan saya kepada BPKP. Boleh tanya beliau, Pak Ateh, tanya beliau. ‘Jadi bagaimana Pak?’ Teruskan, tidak ada. Siapa pun begitu menjabat jabatan negara, berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Sudah nggak ada lagi, nggak ada," kata Prabowo Subianto.

Tindakan tegas serupa diklaim telah diterapkan di internal organisasi politiknya sendiri sebagai bentuk komitmen nyata dalam pemberantasan korupsi.

"Saya sendiri katakan, mau partai sendiri Gerindra, cek sudah berapa yang diproses dan ditahan. Justru harus memberi contoh," tutup Prabowo Subianto.