Prabowo Saksikan Penyetoran Dana Penertiban Kawasan Hutan Rp10,27 Triliun

Presiden Prabowo Subianto menyaksikan penyerahan dana hasil penertiban kawasan hutan sebesar Rp10,27 triliun dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan di Jakarta, Rabu (13/5/2026). Dana tersebut merupakan akumulasi denda administratif dan hasil pengawasan pajak yang dikumpulkan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH).

Jaksa Agung ST Burhanuddin merinci bahwa total dana Rp10.270.051.886.464 tersebut terdiri dari denda administratif sektor kehutanan senilai Rp3,42 triliun serta pajak PBB dan non-PBB sebesar Rp6,84 triliun. Selain uang tunai yang disusun menyerupai piramida setinggi 3 meter, Satgas PKH juga menyerahkan kembali 2,37 juta hektare lahan hutan kepada negara.

"Kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang hasil tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH kepada negara melalui Kementerian Keuangan dengan total Rp 10,2 T untuk disetorkan ke kas negara," kata ST Burhanuddin, Jaksa Agung.

Burhanuddin menegaskan bahwa pameran gunungan uang tunai pecahan Rp100 ribu di lokasi acara memiliki pesan fungsional yang kuat bagi penegakan hukum di Indonesia.

"Tumpukan uang ini, di depan ini, bukan sekadar bagian dari seremonial belaka, melainkan bukti nyata kinerja Satgas PKH yang telah hadir untuk melindungi kepentingan nasional melalui penegakan hukum yang dilaksanakan secara kolaboratif," kata ST Burhanuddin, Jaksa Agung.

Upaya penertiban ini merupakan bagian dari visi besar pemerintah untuk mengelola kekayaan alam demi kemakmuran masyarakat luas.

"Hal tersebut sejalan dengan semangat pemerintah melalui Satgas PKH telah mengembalikan penguasaan negara atas lahan di kawasan hutan dan penerimaan negara, yang bertujuan mewujudkan cita-cita bangsa di mana kekayaan alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat yang luas," kata ST Burhanuddin, Jaksa Agung.

Laporan tersebut juga mencakup transparansi mengenai proses penindakan yang dilakukan oleh Satgas PKH sejak dibentuk setahun lalu.

"Pada hari ini sebagai wujud transparansi dan akuntabilitas kinerja kepada publik, kami melaporkan sekaligus menyerahkan uang hasil tindak lanjut penertiban kawasan hutan oleh Satgas PKH kepada negara," kata ST Burhanuddin, Jaksa Agung.

Ia pun memperingatkan para pelaku usaha agar tidak lagi melakukan praktik ilegal dalam pemanfaatan sumber daya alam Indonesia.

"Tidak boleh ada lagi kebocoran kekayaan negara yang merugikan kepentingan nasional dan kesejahteraan rakyat," kata ST Burhanuddin, Jaksa Agung.

Jaksa Agung menambahkan bahwa pemerintah akan mengejar setiap aset negara yang dilarikan ke luar negeri secara melanggar hukum.

"Tidak boleh ada lagi pengusaha yang memanfaatkan kekayaan Indonesia secara melawan hukum dan melarikan uang ke luar negeri," kata ST Burhanuddin, Jaksa Agung.

Burhanuddin menutup laporannya dengan menegaskan komitmen pengembalian aset untuk kepentingan rakyat.

"Setiap rupiah yang menjadi hak rakyat harus dipastikan kembali sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat Indonesia," kata ST Burhanuddin, Jaksa Agung.

Menanggapi laporan tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa dana besar ini akan dialokasikan untuk perbaikan infrastruktur pelayanan publik, terutama puskesmas dan sekolah.

"Saya bilang kau butuh uang berapa untuk perbaiki 10 ribu? Kira-kira satu puskesmas Rp2 miliar. Jadi, kita butuh kurang lebih Rp20 triliun. Sebenarnya hari ini artinya kita bisa selesaikan 5 ribu puskesmas Rp10 triliun," kata Prabowo Subianto, Presiden RI.

Presiden juga memproyeksikan adanya tambahan penerimaan negara dari berbagai lembaga penegak hukum pada bulan depan.

"Kalau bulan depan benar yang masuk Rp10 triliun lagi dari Satgas, plus Rp39 triliun dari PPATK, berarti Rp49 triliun, berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki, sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki," kata Prabowo Subianto, Presiden RI.

Pemerintah menargetkan renovasi ratusan ribu sekolah dan madrasah dalam beberapa tahun ke depan menggunakan dana penyelamatan aset tersebut.

"Di APBN tahun lalu, kita sudah perbaiki 17 ribu sekolah. Tahun ini, sedang kita perbaiki 70 ribu sekolah, tahun depan kita akan perbaiki 100 ribu, tahun depan lagi 100 ribu dan tahun depannya lagi kita juga selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki semuanya," kata Prabowo Subianto, Presiden RI.

Presiden menekankan pentingnya menjaga uang negara agar tidak jatuh ke tangan pihak yang tidak bertanggung jawab.

"Kita perbaiki dengan uang yang kalau tidak kita selamatkan dan uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor dan para maling dan perampok tersebut," kata Prabowo Subianto, Presiden RI.