Prabowo Subianto Resmikan Ribuan Koperasi Desa di Nganjuk

Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1.061 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) untuk wilayah Jawa Timur dan Jawa Tengah di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu (16/5/2026). Langkah strategis ini diambil pemerintah untuk memperkuat fondasi ekonomi berbasis kerakyatan serta mendukung program ketahanan pangan nasional secara terintegrasi.

Dilansir dari kompas.tv, Kepala Negara meninjau langsung gerai Koperasi Desa Merah Putih di Nganjuk dengan didampingi Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan dan Mendagri Tito Karnavian. Presiden menyusuri area gerai, memeriksa rak bahan pangan, fasilitas pendukung, hingga mengecek kendaraan operasional distribusi.

Prabowo Subianto menegaskan pentingnya program ini sebagai pilar utama ekonomi desa yang akan diintegrasikan dengan inisiatif Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Kampung Desa Nelayan Merah Putih. Presiden menyatakan kesiapannya untuk memikul tanggung jawab penuh atas kecukupan pangan seluruh masyarakat Indonesia.

"Saya kira kalau dicari di negara-negara lain apalagi di sejarah bangsa kita, suatu pemerintahan yang (bisa) meresmikan operasionalisasi 1.000 lebih koperasi secara fisik itu belum ada. (Sehingga) saya kira hari ini adalah hari yang cukup penting," kata Prabowo dalam keterangan tertulis yang dikutip detik.com.

Pembangunan fisik jaringan koperasi ini dimulai sejak November 2025 dan berhasil mengoperasikan seribu unit lebih dalam kurun waktu tujuh bulan. Kepala Negara optimistis bahwa penguatan ekonomi dari desa melalui gerakan koperasi akan mengubah posisi Indonesia di mata dunia.

"Program MBG kalau ditopang dengan KDKMP dan nanti akan ditopang dengan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) dan ujungnya adalah hilirisasi dan industrialisasi. Melalui KDKMP nanti akan kita sediakan kredit murah untuk rakyat," ucap Prabowo.

Sinergi lintas kementerian menjadi fokus utama agar KDKMP dapat menjadi instrumen perubahan arah ekonomi sesuai amanat konstitusi. Presiden mengajak seluruh pihak bergerak bersama dengan kepercayaan diri yang tinggi.

"Mari kita maju bersama dengan rasa percaya diri bahwa melalui koperasi ini ekonomi Indonesia akan menjadi yang kuat, karena fundamental kita kuat," kata Prabowo.

Terkait pengelolaan institusi negara dan ketahanan pangan, Presiden juga menyampaikan pidato yang dipantau daring melalui YouTube Sekretariat Presiden sebagaimana dilansir antaranews.com. Dalam kesempatan tersebut, ia menegaskan komitmennya terhadap kedaulatan rakyat.

"Saya sebagai Presiden yang bertanggung jawab, mandataris kedaulatan rakyat. Saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang bertanggung jawab," tegas Prabowo.

Upaya pemenuhan pangan bagi 287 juta rakyat Indonesia diakui sebagai tantangan besar yang memerlukan kerja keras. Lebih lanjut, Presiden mengapresiasi kinerja Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman yang ditargetkan mencapai swasembada pangan dalam waktu dekat.

"Saya tidak pernah kenal beliau. Saya tanya dua-tiga pertanyaan, ternyata orang ini oke pemikirannya. Kemudian saya usulkan ke Pak Jokowi, beliau ditarik kembali jadi Menteri Pertanian. The rest is history. Beliau akhirnya berjuang karena menguasai masalah," kata Prabowo.

Presiden menilai rekam jejak, pengalaman, serta latar belakang Amran dari keluarga petani menjadi modal kuat dalam menyelesaikan persoalan pertanian. Di sisi lain, perjuangan menuju swasembada pangan dinilai harus menghadapi pandangan rendah dari pihak luar.

"Kita berprestasi, kita dihina, kita swasembada pangan. Perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta rakyat. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan," ujar Prabowo.

Selain meresmikan koperasi, Presiden turut menghadiri agenda panen raya jagung serentak, groundbreaking 10 gudang ketahanan pangan, serta SPPG Polri di Tuban, Jawa Timur. Dalam forum tersebut, Kepala Negara memberikan apresiasi khusus terhadap kepemimpinan di tubuh Polri.

"Saya melihat peran Polri luar biasa. Dan di sini, saya kira adalah karena leadership, kepemimpinan. Kalau bagus, ya kita harus akui bagus, kalau baik kita akui baik, dan dalam organisasi, kalau organisasinya baik, berarti pemimpinnya baik. Iya, kan?" ujar Prabowo.

Apresiasi tersebut diberikan karena Polri dinilai sukses mengeksekusi program dengan bersih dan tertib, terutama dalam mendukung program makanan bergizi gratis. Berkat prestasi itu, Presiden berencana menganugerahkan penghargaan sipil tertinggi kepada pimpinan korps bhayangkara.

"Ternyata saya lihat Polri ini berprestasi, berprestasi. Kapolri belum pernah menerima Bintang Mahaputra, belum ya? Nanti, Presiden Prabowo yang ngasih bintang," katanya.

Rencana pemberian penghargaan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Kapolri, melainkan juga kepada pimpinan TNI. Kepala Negara menegaskan komitmennya untuk menghargai setiap capaian positif pejabat negara secara objektif.

"Panglima TNI juga? Belum terima juga kau? Presiden Prabowo mau memberi," imbuhnya.

Presiden menerapkan prinsip reward and punishment dalam hukum bernegara untuk mengukur keberhasilan komandan institusi. Skema apresiasi ini merujuk pada rekam jejak sejarah militer Indonesia terdahulu.

"Jadi, ya itu namanya hukum bernegara, hukum organisasi. Berhasil, komandannya bagus. Waktu di pertempuran, ya, di sejarah, banyak sejarah, termasuk sejarah Indonesia. Waktu perang dulu, batalyon-batalyon itu ya ada nomornya, ada. Tapi dulu terkenalnya itu komandannya. Batalyon Sarwo Edhie, Kompi Sarwo Edhie, Batalyon Ahmad Yani, Batalyon Kemal Idris. Dulu begitu. Kalau berhasil. Kalau nggak berhasil, copot," katanya.

Kepala Negara memastikan penilaiannya terhadap performa Jenderal Listyo Sigit Prabowo didasarkan pada objektivitas kerja lapangan. Hasil implementasi program pangan oleh kepolisian dinilai menjadi contoh manajemen organisasi yang tertata.

"Ini saya lihat Pak Listyo Sigit berhasil, ya gimana? Aku mau, aku mau ngomong apa, ya kan? MBG aku lihat hebat, paling bersih, tertib. Ini bukan saya soal muji-muji lho. Aku pelit juga tuh kalau kasih penghargaan. Tapi saya ingin objektif," ucapnya.

Menteri Koperasi RI Ferry Juliantono menyatakan rasa syukur atas kelancaran peresmian 1.061 KDKMP di Jawa Timur dan Jawa Tengah sebagai tahap awal. Kementerian Koperasi menargetkan perluasan jaringan koperasi ini secara masif pada bulan-bulan berikutnya.

"Nanti di bulan Agustus (2026), meskipun Bapak Presiden tadi menyampaikan akan diresmikan lagi 20.000 KDKMP, tapi kami akan berusaha maksimal untuk lebih dari pada yang ditargetkan oleh Bapak Presiden," kata Ferry.

Dari total pembangunannya yang hampir mencapai 9.200 unit di seluruh Indonesia, operasionalisasinya sengaja dimulai secara bertahap sesuai arahan Presiden. KDKMP diproyeksikan menjadi penyerap utama komoditas lokal sekaligus penyalur barang bersubsidi.

"Ini (peresmian operasionalisasi) awal permulaan dari KDKMP yang saat ini sudah selesai 100 persen pembangunannya hampir 9.200 unit namun atas arahan Pak Presiden diresmikan untuk tahap pertama 1.061 unit," kata Ferry.

Seluruh gerai yang telah aktif akan langsung berfungsi sebagai offtaker untuk produk pertanian, perkebunan, perikanan, hingga kuliner buatan masyarakat desa. Penguatan peran ini diharapkan dapat langsung meningkatkan kesejahteraan anggota koperasi.

"Mohon doa dan dukungannya, mudah-mudahan keberadaan KDKMP ini betul-betul bisa dirasakan manfaatnya untuk anggota dan juga untuk masyarakat," ulas Ferry.

Mengenai kendala lahan yang kurang dari 1.000 meter persegi di beberapa wilayah padat atau terpencil, Kementerian Koperasi menyiapkan opsi arsitektur vertikal. Desain gerai bertingkat ini dipertimbangkan untuk efisiensi ruang gudang dan pelayanan.

"Kami sedang mempertimbangkan untuk memberikan pekerjaan kepada PT Agrinas Pangan Nusantara untuk lokasi tanah yang kurang dari seribu meter. Khususnya untuk kelurahan maupun daerah-daerah di pedesaan yang duduknya sedikit," kata Ferry.

Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo De Sousa Mota menyatakan kesiapan penuh sebagai pelaksana pembangunan fisik infrastruktur gerai dan gudang. Pihaknya optimistis target penyelesaian puluhan ribu unit KDKMP pada fase berikutnya dapat terwujud tepat waktu.

"Untuk KDKMP susulan, kami sangat optimis dan kami yakin bahwa berkat dukungan seluruh Lembaga Kementerian dan Lembaga Negara itu akan mempermudah mewujudkan apa yang sudah kita rencanakan bersama," kata Joao.

Terkait progres pembangunan fisik, Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita mengonfirmasi bahwa pengerjaan aset di wilayah Jawa berjalan tanpa kendala berarti. Namun, percepatan ekstra kini difokuskan untuk wilayah pelosok seperti Papua yang memiliki keterbatasan akses transportasi darat.