Prabowo Subianto Tegaskan Keterlibatan TNI dan Polri dalam Program Pangan

Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa keterlibatan TNI dan Polri dalam program pangan nasional seperti pengelolaan jagung hingga sawah merupakan wujud keberpihakan aparat kepada rakyat pada Sabtu (16/5/2026).

Dilansir dari Bloomberg Technoz, kehadiran aparat keamanan dinilai sangat penting untuk membantu masyarakat dalam urusan ketahanan pangan nasional. Presiden Prabowo Subianto menyatakan dirinya kerap menerima sindiran dari pihak luar negeri terkait kebijakan pelibatan institusi keamanan tersebut.

"Saya ditanya, saya diejek di negara-negara lain. Saya memang kenyang diejek, tidak apa-apa. Biar saja. Paling diejek. Rakyat yang susah lebih menderita tiap hari," kata Prabowo Subianto.

Kritik dari luar negeri tersebut mempersoalkan penugasan kepolisian dalam mengurus komoditas jagung serta personel tentara yang turun langsung ke area persawahan.

"Gimana kok polisi ngurus jagung, kok tentara ngurus sawah? Ya inilah saya katakan TNI adalah tentara rakyat, polisi kita harus jadi polisi rakyat," sebut Prabowo Subianto.

Langkah ini diambil pemerintah sebagai strategi nyata memperkuat keberpihakan negara terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Di samping isu ketahanan pangan, penyalahgunaan jabatan dan penyelewengan anggaran negara oleh oknum pejabat juga menjadi perhatian serius kepala negara.

"Saya sedih bahwa tiap hari saya dapat laporan pejabat-pejabat yang nyeleweng. Orang yang saya angkat, orang yang saya bina, orang yang saya kasih kehormatan, diberi jabatan yang penting, begitu dia menjabat nyeleweng, nyuri uang rakyat," ujarnya.

Instruksi tegas telah diberikan kepada aparat pengawasan untuk tetap memproses hukum seluruh pejabat yang terindikasi melakukan pelanggaran tanpa memandang faktor kedekatan dengan presiden. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bahkan telah meminta petunjuk langsung terkait pemeriksaan sejumlah nama yang dikenal dekat dengan lingkaran presiden.

"Mereka tanya, boleh diteruskan ke pemeriksaan? Saya bilang teruskan ke pemeriksaan. Tidak ada orang Prabowo, bukan orang Prabowo. Dekat sama saya enggak ada urusan," ungkap Prabowo Subianto.

Presiden Prabowo Subianto menambahkan bahwa dirinya tidak menolak mekanisme pasar bebas dalam sistem ekonomi nasional. Namun, intervensi dan kehadiran negara tetap diperlukan guna memproteksi masyarakat kecil dari dominasi para pemodal besar.

"Perjuangan kita bersama, sekali lagi tidak benar bahwa saya anti mekanisme pasar bebas. Saya tidak anti mekanisme pasar bebas," kata Prabowo Subianto.

Sistem pasar bebas dinilai memiliki potensi penyalahgunaan yang tinggi apabila pemerintah tidak menunjukkan keberpihakan kepada kelompok masyarakat miskin.

"Hanya saya mengerti, bahwa pasar bebas bisa diselewengkan. Orang-orang miskin selalu bersaing sama pemodal yang sangat besar. Ya enggak bisa, tak mungkin itu," ujarnya.

Prinsip ekonomi yang berlandaskan Pancasila wajib mengedepankan kepentingan rakyat luas melalui kebijakan afirmatif atau affirmative action demi melindungi kelompok yang lemah agar tidak kalah bersaing dalam investasi.

"Kalau bahasa asingnya, bahasa kerennya itu namanya affirmative action. Kalau mereka bisa affirmative action, kenapa kita tidak affirmative action untuk membela rakyat," jelasnya.

Pemerintah menyatakan Indonesia tetap terbuka terhadap mekanisme ekonomi dan masuknya investasi asing.

"Jadi kita terbuka, ayo," pungkasnya.